Setelah disahkan, pemerintah bertanggung jawab menerbitkan delapan peraturan pemerintah dan dua peraturan menteri.
Baca selengkapnya »DPR Sahkan RUU Jaminan Produk Halal dan RUU Keperawatan
DPR RI dalam sidang paripurna yang digelar Kamis ini (25/9) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) dan RUU Keperawatan. Pesiden RI melalui Menkum HAM Amir Syamsuddin dalam sambutannya, menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung pengesahan RUU ini.
Baca selengkapnya »MUI: RUU JPH Membingungkan karena Peran Pemerintah Terlalu Dominan
Semestinya peran pemerintah dalam penerapan RUU JPH cukup fokus sebagai fasilitator dan pengambil kebijakan.
Baca selengkapnya »Ledia Hanifah: LPH Boleh dari Swasta dan Negeri
Ledia mengatakan bahwa LPH harus melalu akreditasi oleh MUI dan semua pihak baik swasta maupun negeri boleh mendaftar sebagai LPH dengan syarat-syarat yang ditetapkan.
Baca selengkapnya »RUU JPH, Kemenag dan MUI Sepakati Pembagian Tugas Sertifikasi Halal
Ketua Umum MUI Bidang Ekonomi Umat Anwar Abbas mengungkapkan setidaknya ada beberapa poin yang mulai menemukan titik temu terkait kewenangan antara MUI dan Kemenag
Baca selengkapnya »RUU JPH, MUI dan Kemenag siap Kompromi
Ketua Umum MUI Din Syamsuddin menegaskan, pihaknya terbuka mengenai adanya kemungkinan kompromi.
Baca selengkapnya »PKB: Jaminan Halal Harus Libatkan Ormas Islam
Jaminan halal sangat berkaitan dengan khazanah keislaman, yaitu Fiqih dan Ushul Fiqih. “Ulama yang ada dalam Ormas Islam sudah menguasai itu semua,”
Baca selengkapnya »MUI: Menkes Tak Tahu Hukum Islam
Sikap Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi yang meminta vaksin dan obat tidak dimasukkan dalam RUU JPH kurang tepat
Baca selengkapnya »Industri Makanan dan Minuman Tolak RUU Halal
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Franky Sibarani mengatakan tidak setuju apabila labelisasi halal diterapkan di negeri ini.
Baca selengkapnya »Anggota DPR Minta RUU JPH Farmasi Ditunda
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Demokrat, Muhammad Baghowi, meminta pengesahan Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (RUU JPH) untuk produk farmasi ditunda dahulu alias tidak dipaksakan. Jika dilakukan pengesahan lebih banyak masalah, salah satunya adalah potensi persaingan usaha.
Baca selengkapnya »