Sebaiknya RUU Ormas dicabut saja karena masyarakat tidak membutuhkan
Baca selengkapnya »Revisi Aturan Properti Asing Jangan Melanggar UU
Rencana pemerintah merevisi aturan kepemilikan property oleh Warga Negara Asing (WNA) menuai kritik DPR RI. Selain mempertanyakan dasar hukum revisi PP Kepemilikan property oleh WNA, Komisi V DPR RI mengingatkan pemerintah agar substansi aturan kepemilikan property oleh WNA tidak melanggar UU.
Baca selengkapnya »PBNU: Undang-undang Perkawinan Perlu Direvisi
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menilai bahwa UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan perlu direvisi.
Baca selengkapnya »FPKS Kirim Surat Minta Pembahasan Revisi UU KPK Dihentikan
Fraksi PKS mengambil langkah tegas dengan mengirimkan surat permohonan penghentian pembahasan terkait revisi UU No. 30/2002 tentang KPK, yang menuai polemik di Masyarakat. "Surat usulan proses penghentian pembahasan revisi RUU KPK kepada Ketua DPR RI sudah kami kirimkan Rabu (3-10) sore. Mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan DPR untuk menghentikan proses pembahasan revisi RUU KPK ini," ujar Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim dalam keterangan persnya, Rabu (3/10/2012).
Baca selengkapnya »MUI: Revisi PBM Tak Selesaikan Masalah
Desakan sebagian pihak agar Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No 8 dan No 9 2006 agar direvisi dinilai Majelis Ulama Indonesia tak akan menyelasaikan persoalan terkait polemik pendirian rumah ibadah.
Baca selengkapnya »Menhan: SKB Menteri Bisa Direvisi
"Kalau memang hal itu perlu diperbaiki, silakan. UUD saja yang permanen bisa berubah melalui amandemen. Peraturan semakin ke bawah makin fleksibel bisa disesuaikan," katanya usia memberikan ceramah pembekalan kepada siswa-siswa SMA Taruna Nusantara di Magelang, Jateng, Jumat.
Baca selengkapnya »Ketua PP Muhammadiyah: PBM tidak Perlu Dicabut, Tapi Perlu Revisi
''Idealnya peraturan tersebut dibentuk atas kesepakatan antarumat beragama. PBM itu tidak perlu dicabut, tapi dilakukan revisi saja,'' ujar Din yang ditemui usai memberikan tausiyahnya dalam acara silaturahmi Muhammadiyah Jawa Barat di Masjid Al Mujahidin, Bandung, Jumat (17/9).
Baca selengkapnya »Mendagri: Pemerintah Belum Berniat Revisi PBM Tentang Pendirian Rumah Ibadah
dakwatuna.com – Jakarta. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan, pemerintah belum berniat merevisi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Mendagri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 yang antara lain mengatur tentang pendirian rumah ibadah. “Belum. Saya tidak mengatakan itu. Kita hanya sedang mempelajari terhadap masukan-masukan,” kata Gamawan ketika ditemui setelah …
Baca selengkapnya »