Arsip Kata Kunci: produk

Delegasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghadiri konferensi halal internasional di Brussel, Belgia, sejak 23 Maret lalu. Acara tersebut dihadiri lebih dari 100 peserta dari kalangan industri, kamar dagang, dan lembaga sertifikasi halal. Dari rilis yang diterima, Sekjen MUI Ichawansam menyebutkan konferensi tersebut bertemakan Halal market potential: a global force.

Bank Indonesia (BI) mengimbau perbankan syariah agar mempertimbangkan substansi syariah saat menghadirkan produk kepada masyarakat. "Seharusnya dalam meluncurkan produk, perbankan syariah tidak hanya berdasarkan aturan syariah, namun perlu juga mempertimbangkan apakah produk tersebut betul-betul sesuai dengan substasi yang sesuai dengan ekonomi syariah," kata Direktur Direktorat Perbankan Syariah BI Mulya Effendi Siregar pada seminar perbankan Syariah di Jakarta, Senin (6/2).

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan, kehalalan bukan hanya masalah metode suatu agama dalam mengonsumsi makanan, tapi produk halal adalah masalah ekonomi. "Di Indonesia, kalau kita akan memberlakukan standar halal pada semua produk, kita harus memikirkan dampaknya terhadap kelangsungan dunia usaha," kata Wakil Menteri pada pertemuan tahuanan Dewan Pangan Halal Dunia atau World Halal Food Council (WHFC) di Jakarta, Senin.

Anggota Komisi VIII DPR RI Sayed Fuad Zakaria menegaskan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal mundur lantaran belum mencapai kata sepakat apakah aturan ini akan diterapkan secara sukarela atau tidak. "Belum final karena memang ada kaitannya dengan penerapan aturan ini apakah voluntary atau sukarela ataukah mandatory," ujarnya, Sabtu (22/10).

Meski telah disahkan dalam pleno Badan Legislatif pada Senin (26/9), namun draft perbaikan Rancangan Undang-undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) belum digarap Komisi VIII DPR RI. Padahal saat pleno, Ketua Baleg Ignatius Mulyono menawarkan ke Komisi VIII DPR sebagai pengusul RUU agar memperbaiki dan menampung semua catatan fraksi-fraksi terlebih dulu, baru kemudian dibawa lagi ke Baleg untuk disahkan.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bakal kembali membahas Rancangan Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal (JPH) tanggal 21 dan 28 September mendatang. Kehadiran RUU ini diharapkan memberikan jaminan kepada konsumen atas produk-produk yang beredar dan dikonsumsi di negeri ini. Anggota Komisi VIII DPR RI Ahmad Subaidi mengungkapkan, diundangkannya jaminan produk halal oleh dewan, atas dasar pertimbangan keamanan konsumen.

Pemerintah menegaskan akan menjadikan Indonesia sebagai basis bagi produk halal yang  beredar di dunia. Pusat negara halal ini, akan terbentuk baik dalam barang maupun jasa dengan target pasar negara Timur Tengah. Deputi Bidang Perdagangan dan Industri Kementerian Koordinator Perekonomian Edi Putra Irawady mengatakan sejumlah negara timur tengah sudah menumpukan harapan dan kepercayaan terhadap Indonesia untuk menjadi negara basis produk halal.

Dalam edisi kemarin luas Ahad (6/9) harin Sunday Herlad Skotlandia menegaskan, aksi boikot yang dimulai sejak akhir pekan lalu di selatan kota Glasgow dinilai berhasil. Karenanya, aksi ini akan diperluas aksi ini mencakup toko-toko milik umat Islam di seluruh kota Glasgow dan ibukota Edinburgh, Aberdeen dan Dundee dan Fife.

Di balik kemasan menarik parsel yang penuh dengan pernak pernik itu boleh jadi tersimpan produk-produk yang masih diragukan kehalalannya. Direktur Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI), Lukmanul Hakim, mengatakan, di dalam parsel masih banyak produk-produk yang mengandung titik kritis keharaman.

Sejumlah produsen Zionis mengungkapkan kekhawatiranya atas makin meluasnya gerakan boikot dari sejumlah negara Eropa terhadap komoditas Zionis. Kondisi ini mengakibatkan nilai ekspor negara tersebut main menurun. Di sisi lain, gerakan solidaritas terhadap masalah Palestina makin meluas. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya gerakan boikot ekonomi terhadap negara teroris makin baik.