Ketua DPR: Berjilbab Hak Azasi, Hendaknya Dihargai
Aturan di institusi Polri yang tidak membolehkan polwan berjilbab sama saja menyalahi aturan konstitusi.
Aturan di institusi Polri yang tidak membolehkan polwan berjilbab sama saja menyalahi aturan konstitusi.
Tidak ada alasan untuk melarang muslimah berjilbab. Apapun profesinya, berjilbab merupakan ekspresi pribadi dalam menjalankan apa yang diyakininya.
Birokrasi menurutnya harus memiliki idealisme yang mendukung polwan untuk berjilbab. Muslimah di Polri yang ingin berjilbab harus difasilitasi.
Namun, sepekan terakhir, Sutarman terkesan menganulir pernyataannya dengan menyuruh polwan mengikuti aturan yang telah berlaku mengenai pakaian dinas.
Ada skenario yang nyata untuk tidak memproses hak berjilbab Polwan di institusi Polri.
Jilbab merupakan bentuk kewajiban bagi muslimah dan hak asasi yang dilindungi oleh undang-undang
Ia mengapresiasi kebijakan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman yang mempersilakan Polwan berjilbab. Menurut dia, di samping untuk melaksanakan tugas, jilbab sekaligus…
KAMMI menyatakan sikap, bahwa KAMMI akan selalu mendukung polwan berjilbab hingga haknya benar-benar terpenuhi. Sesuai dengan instruksi dari Pengurus Pusat…
Polwan juga muslimah, punya hati dan rasa yang sama seperti wanita muslimah pada umumnya. Ingin menjadi wanita shalihah. Ingin melaksanakan…
Dia menilai langkah pimpinan Polri untuk menunda pemakaian jilbab untuk polwan sebagai tindakan berlebihan. Mestinya pimpinan Polri mendukung jika ada…