Panja Perppu Ormas DPR RI melakukan beberapa rangkaian Kunjungan Kerja ke berbagai daerah yang dianggap mewakili representasi sebagai masukan, diantaranya Propinsi Jawa Barat.
Baca selengkapnya »Perppu Ormas dan Masa Depan Demokrasi
PERPPU itu setara dengan Undang-Undang. Dappat dibatalkan bila ditolak oleh DPR atau dinyatakan bertentangan dengan norma konstitusi bila ada warga negara yang nyata dirugikan atas berlakunya sebuah PERPPU. ERPPU No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat lahir sebagai respon pemerintah yang melihat ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Baca selengkapnya »Ini Poin Krusial Perppu Ormas Menurut PKS
“Pertama, Perppu ini berpotensi membungkam ormas yang kritis terhadap kebijakan penyelenggara negara/pemerintah yang...
Baca selengkapnya »Meskipun Sudah Disahkan Jadi UU, Perppu Kebiri Harus Tetap Direvisi
"Catatan yang terpenting adalah kita harus bersepakat Perppu Ini akan direvisi dan dibuat Undang-undang yang lebih komprehensif," kata Jazuli.
Baca selengkapnya »KPAI: Germo dan Pelaku Gay Bisa Dihukum Mati
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Perlindungan Anak agar pelaku prostitusi Gay itu bisa dihukum mati.
Baca selengkapnya »Singgung Soal Anak Pada Pidato Kenegaraan, DPD Berharap Perppu Kebiri Segera Disahkan
Perppu ini adalah jawaban untuk mengatasi kegentingan yang diakibatkan kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat signifikan akhir-akhirnya
Baca selengkapnya »Pencerdasan Hukum: “Jokowi Hapus Perpres dengan Perppu”
Seharusnya langkah yang tepat untuk menghapus Perpres No 39 tahun 2015 bukan dengan Membuat Perppu, melainkan Pak Jokowi seharusnya membuat Perpres baru dengan kebijakan mengembalikan angka tunjangan fasilitas mobil pribadi pejabat negara pada angka sebelumnya. Seperti yang kini telah terjadi, Perpres No 68 tahun 2010 digantikan dengan Perpres No 39 tahun 2015, maka setelah di sahkan peraturan pada Perpres sebelumnya secara otomatis dicabut (dihapus) dan digantikan dengan peraturan baru dalam Perpres yang baru.
Baca selengkapnya »Setuju Pilkada Langsung, Ini 9 Catatan Kritis Fraksi PKS Soal Perppu Pilkada
“Segera setelah Perppu disetujui DPR, Fraksi PKS mendesak agar dilakukan revisi atas UU Penetapan Perppu tersebut dan diharapkan selesai pada masa persidangan ini juga,” kata Jazuli.
Baca selengkapnya »Perppu Pilkada Perlu Diperbaiki
jika revisi ini disetujui dalam rapat paripurna akan ada banyak kemungkinan yang akan ditempuh oleh Komisi II. Bisa melalui jalur..
Baca selengkapnya »Pembahasan Perppu Pilkada Ditargetkan Akhir Februari Selesai
Lebih lanjut dia mengemukakan, hasil dari Perppu Pilkada langsung akan dibahas di Komisi II yang membidangi kedaerahan. "Kita lihat hasilnya, semuanya apa yang..
Baca selengkapnya »