Kementerian Agama Republik Indonesia tengah menyusun draf Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama untuk memberikan perlindungan kepada umat beragama dalam menjalankan kewajibannya
Baca selengkapnya »Polda Hentikan Penyidikan Kasus Dugaan Penodaan Agama “Allah Bukan Orang Arab” Ade Armando
Keputusan tersebut diambil setelah mendengarkan keterangan saksi ahli dan disimpulkan bahwa apa ucapan Ade Armando "Allah Bukan Orang Arab" melalui media sosial itu tidak memenuhi unsur pidana.
Baca selengkapnya »Ahmadiyah Sebagai Agama (Resmi) Baru?
Jadi, sampai detik ini, tidak ada satu undang-undang yang mengatur tentang agama-agama resmi negara. Namun, dalam penjelasan resmi pasal demi pasal pada UU No. 1/PNPS/1965, disebutkan antara lain bahwa penodaan agama adalah apabila bertentangan dengan lima agama yang mayoritas dipeluk bangsa Indonesia itu. Jadi, untuk kasus penodaan agama Islam, lembaga yang paling otoritatif menilai (dengan fatwa) tentang sesat atau tidaknya suatu ajaran adalah Majelis Ulama Indonesia. Hal ini karena MUI adalah badan keagamaan tertinggi yang terdiri dari seluruh komponen umat. Sedangkan untuk menentukan suatu perbuatan tergolong pidana penodaan atau bukan, maka hal itu merupakan kewenangan pengadilan.
Baca selengkapnya »