Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj, mendesak Densus 88 bertindak lebih profesional dalam menanganai sejumlah kasus dugaan terorisme di Tanah Air. Sikap represif yang belakangan justru menimbulkan rasa was-was di masyarakat diminta untuk dihindari. "Densus 88 harus bisa lebih profesional. Penanganan terorisme tidak bisa dengan cara-cara represif saja," tegas Kiai Said di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Selasa (8/1).
Baca selengkapnya »PBNU Akan Gugat Keputusan Izin Impor Daging oleh Kemenag
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) mengecam rencana pemberian izin kepada 64 importer daging oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag). Keputusan tersebut dianggap sebagai tindakan yang tidak prorakyat.
Baca selengkapnya »PBNU Minta Kader NU Tidak Berebut Jadi Cagub Jatim
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung kader NU yang berniat maju sebagai calon gubernur dalam Pilkada Jawa Timur, namun tidak boleh saling berebut di antara sesama kader. "Bagaimana caranya supaya tidak berebut, itu yang nanti kita diskusikan dengan para kiai," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Jakarta, Selasa.
Baca selengkapnya »PBNU Usulkan Salah Satu Pendiri NU Jadi Pahlawan
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengusulkan salah satu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) dan sekaligus pejuang Kemerdekaan RI, KH Wahab Chasbullah menjadi Pahlawan Nasional. Salah satu putra Wahab Chasbullah, KH Hasyim Wahab, di Surabaya, Kamis, mengatakan, PBNU bersama pihak keluarga saat ini sedang menyusun surat usulan pada pemerintah.
Baca selengkapnya »Rois Syuriah PBNU: Rencana Pembongkaran Makam Nabi SAW Tidak Boleh Dilakukan
Rencana Pemerintah Arab Saudi membongkar makam Nabi Muhammad SAW akan menimbulkan gejolak di dunia Islam. Masdar F. Mas'udi, Rois Syuriah PBNU, menjelaskan jika benar, rencana tersebut hanya menunjukkan adanya paranoid keimanan.
Baca selengkapnya »PBNU Dukung Protokol Anti Penistaan Agama
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Slamet Effendy Yusuf menyambut baik inisiatif Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono yang akan mengusulkan disusunnya Protokol Anti Penistaan Agama di forum Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Baca selengkapnya »Ketua PBNU: Buat Apa Bayar Pajak Kalau Masih Dikorupsi?
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar mengaudit Dirjen Pajak. Pasalnya, banyak uang dari hasil pajak yang di korupsi. "Kita minta BPK Pak Ali Masykur Moesa, coba untuk berapa uang pajak yang dikemplang oleh koruptor," ujar Kang Said, saat memberikan sambutan dalam pembukaan acara Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU, di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon, Sabtu (15/9/2012).
Baca selengkapnya »PBNU: Penyebaran Film Penghinaan Nabi Muhammad untuk Pancing Kemarahan Muslim
Ketua Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Masdar Farid Mas'udi mengatakan umat Islam tidak boleh terprovokasi sedikit pun oleh film yang melecehkan Rasulullah SAW. "Justru kalau kita terpancing seperti di Libia dan negara-negara lain, tercapailah tujuan buruk dari si pembuat film tersebut. Umat Islam boleh marah, tapi pikiran harus tetap dingin. Keteladanan Nabi dalam menghadapi penistaan seperti itu harus jadi acuan kita," ujar Masdar melalui pesan singkatnya di Jakarta, Kamis (13/9).
Baca selengkapnya »Rois Syuriah PBNU Tolak Boikot Pajak
Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Masdar Farid Mas'udi tidak setuju dengan wacana memboikot membayar pajak.Aksi itu dinilai jauh lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya. Pernyataan itu dikemukakan masdar seusai berbicara dalam Peringatan Satu Dekade Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II di Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senin (10/9).
Baca selengkapnya »PBNU Tolak Sertifikasi Pemuka Agama
Ide Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mensertifikasi dai dan ustad sebagai upaya menanggulangi aksi terorisme mendapat tentangan keras dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). PBNU berargumen, gelar kiai atau ustadz bukan pemberian pemerintah, sehingga tidak dibutuhkan langkah sertifikasi untuk melihat nasionalisme penyandangnya.
Baca selengkapnya »