Arsip Kata Kunci: parlemen

Bukan hanya dimasukan dalam UU, rencananya akan dibentuk pula satuan khusus dalam kepolisian Mesir yang bertugas untuk memantau kegiatan di media. Mereka akan bekerja untuk menelusuri pelaku kejahatan melalui media elektonik.

Menurut keputusan parlemen, tanggal tersebut diliburkan agar rakyat Turki memperingatinya sebagai hari demokrasi dan persatuan nasional.

Anggota Parlemen Australia dari Partai Satu Bangsa (ONP), Pauline Hanson, membuat pernyataan yang bernada Islamofobia di gedung Parlemen Australia, Rabu (14/9/2016). “Sekarang kita sedang dalam bahaya dibanjiri oleh muslim yang membawa budaya dan ideologi yang tidak sesuai dengan milik kita”, ujar Pauline.

Majelis nasional Prancis menyepakati keputusan parlemen untuk memperpanjang status darurat sampai 6 bulan mendatang.

“Persoalannya itu, kewenangan DPD yang tak kunjung dikuatkan. DPD diminta maksimal tetapi kewenangannya terbatas. Banyak pihak yang tidak rela kalau DPD setara dengan DPR, karena akan mengancam banyak kepentingan. Buktinya, inisiatif DPD mengamandemen UUD 1945 untuk penguatan DPD, penguatan sistem presidensial, dan penguatan sistem otonomi daerah selalu tidak didukung DPR,” jelas Fahira.

Perdana menteri Ukraina, Arseniy Yatsenyuk, Jumat (11/12/2015) hari ini, diperlakukan kasar saat sedang menyampaikan pidatonya di depan parlemen Ukraina.

Ketua komisi penyelenggara pemilu Turki, Sadi Güven, mengumumkan bahwa partai yang berhasil melewati ambang batas parlemen adalah AKP, CHP, MHP, dan HDP.

Turki menggelar acara konferensi pembentukan "Ikatan Anggota Parlemen untuk Al-Quds" bertempat di Istanbul. Acara internasional yang berlangsung selama 3 hari ini dihadiri oleh 130 anggota parlemen dari 30 negara. Acara tersebut bertujuan untuk melakukan koordinasi antar anggota parlemen dunia Islam dan mengarahkan perhatian mereka terhadap permasalahan yang tengah terjadi di Al-Quds saat ini.

Parlemen Libanon gagal untuk ke-29 kalinya memilih Presiden Libanon setelah kehadiran anggotanya tidak memenuhi kuorum pada sidang paripurna, 30 September 2015, kemarin.

Walau sesuai Keputusan MK, saat ini DPD diberi kewenangan mengajukan dan membahas RUU, tetapi belum mencerminkan DPD mempunyai fungsi legislasi yang utuh. Karena selain terbatas kepada RUU yang hanya terkait daerah saja, DPD tidak punya hak menolak atau menyetujui sebuah RUU menjadi UU.