Arsip Kata Kunci: ormas

Silaturrahim Organisasi Masyarakat/Lembaga Islam (SOLI) menegaskan terorisme tidak ada kaitan dan tidak benar dikaitkan dengan Islam. Soalnya, karena tidak memiliki dasar ajaran dan akar di dalamnya. "Penggunaan dalih agama untuk melakukan terorisme adalah pengingkaran dan perlawanan terhadap Islam sebagai agama perdamaian dan kerahmatan bagi seluruh umat manusia dan alam semesta," kata Marwah Daud Ibrahim kepada pers di Jakarta, Kamis (7/3).

Rancangan Undang-undang (RUU) Ormas jangan sampai mengancam kebebasan warga negara untuk berkumpul dan berserikat. Konstitusi sendiri menjamin setiap warga negara untuk berkumpul dan berserikat. "Kebebasan berkumpul dan berserikat setiap warga negara dijamin oleh konstitusi," kata Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq, di Jakarta, Selasa (5/3)

Sejumlah ormas Islam menuntut pembubaran Densus 88 kepada Kapolri Jendral Timur Pradopo. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin, mengusulkan agar dilakukan peninjauan kembali terhadap reposisi dan reformasi lembaga Densus. MUI sepakat lembaga Densus 88 dievaluasi, bila perlu dibubarkan.

Pimpinan sejumlah ormas Islam hadir memenuhi undangan Fraksi PKS, di antaranya MUI, LPPPOM MUI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia (BMOIWI), Wanita Syarikat Islam, Wanita Islam, Muslimat NU, Hizbut Tahrir Indonesia, Muslimah HTI, PII, KBPII, Pemuda PUI, Wanita PUI dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).

Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Organisasi Masyarakat (RUU Ormas) DPR Malik Haramain mengatakan, akan segera mengesahkan UU tersebut paling lambat bulan depan. Menurut Malik, Ormas yang melakukan pelanggaran akan disanksi dengan pencabutan bantuan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan pencabutan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Puluhan wartawan, santri dan aktivis ormas Islam di Banda Aceh, larut dalam doa dan zikir saat mengenang kembali bencana gempa bumi dan tsunami yang merenggut 200 ribu lebih jiwa rakyat Aceh, Minggu 26 Desember 2004 lalu. Sebanyak 27 wartawan dari berbagai media cetak dan elektronik yang bertugas di Aceh, menjadi syuhada dalam bencana tersebut.

Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) dengan pemerintah sepakat perlunya pengaturan khusus ormas yang di dalamnya ada unsur asing. Yang dimaksud adanya unsur asing tersebut ada tiga indikasinya.

Salah satu penggugat UU Migas, KH Hasyim Muzadi berharap ormas-ormas Islam di Indonesia terus memberikan dukungan untuk memberikan kesadaran kepada umat tentang pentingnya mengembalikan Indonesia untuk Indonesia. "Penyelamatan sementara pasti perlu yakni rasa aman para investor, tetapi lebih penting lagi langkah kedepan bagaimana ekonomi Indonesia tidak tergantung asing, karena hal ini tidak hanya urusan pemerintah tetapi seluruh bangsa," jelasnya.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas, menilai Kementerian Agama (Kemenag) dan Ormas Islam gagal memandu manasik (tata cara) haji. Akibatnya, jamaah haji yang kembali ke Tanah Air tak mampu melawan godaan korupsi.

Sidang judicial review atas Undang-undang Migas 22/2001 yang berlangsung hari ini (Selasa, 13/10) menyatakan bahwa BP Migas dan Kontrak Kerjasama Migas adalah inkonstitusional. Artinya, fungsi perizinan migas harus dikembalikan ke pemerintah, dan pasal-pasal yang melemahkan pemerintah harus diganti dengan perizinan dan konsensi.