Arsip Kata Kunci: MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengutuk keras kunjungan anggota Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga MUI ke Israel dan meminta yang bersangkutan agar segera mengundurkan diri demi marwah MUI dan Indonesia.

Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat KH Tengku Zulkarnain ditolak kedatangannya oleh sejumlah pemuda Dayak di Bandara Susilo Sintang, Kalimantan Barat, Kamis (12/1/2017).

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Saadi menilai, pemblokiran situs Islam secara sepihak merupakan langkah mundur dalam pembangunan sistem demokrasi di Indonesia.

Hendaknya pergantian tahun ini diisi dengan melakukan muhasabah (evaluasi diri) terhadap apa yang sudah dikerjakan selama 2016.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi menilai bahwa pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto yang menyebut agar MUI melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian RI dan Menteri Agama dalam setiap menetapkan fatwa sebagai bentuk intervensi pemerintah terhadap MUI dalam menetapkan fatwa.

Ketua Umum MUI, KH. Ma'ruf Amin menepis anggapan fatwa yang dikeluarkan MUI menimbulkan kegaduhan. Ma'ruf menjelaskan dari fatwa tersebut nantinya dapat menjadi sumber regulasi.

Menyikapi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 56 Tahun 2016 mengenai penggunaan atribut Natal bagi karyawan Muslim di beberapa perusahaan, pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengeluarkan surat imbauan pada para pelaku usaha dan perusahaan agar tidak memaksa pegawai Muslim memakai atribut Natal.

Dia menjelaskan, tugas utama MUI adalah sebagai wadah bagi para ulama dalam mengawal aqidah umat, bukan eksekusi fatwa dengan sweeping.

Mencermati perkembangan kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan akhir-akhir ini, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) menyampaikan TAUSHIYAH KEBANGSAAN sebagai berikut.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengutuk keras pelaku peledakan bom molotov di depan Gereja Oikumene, Kelurahan Sengkotek, Samarinda, Kalimantan Timur. MUI menilai tindakan tersebut dapat mengancam kerukunan hidup umat beragama dan NKRI.