Arsip Kata Kunci: moratorium

Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan menegaskan tak akan mengingkari janji semasa kampanye Pilkada DKI 2017. Salah satu janji yang ditegaskan Anies adalah menolak reklamasi di Teluk Jakarta.

“Moratorium diharapkan tidak hanya terkait aspek administratif dan regulasi, namun juga kemampuan melakukan tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh..

Media sangat berperan dalam mempengaruhi opini publik. Oleh karena itu, seharusnya media itu netral

Habib Nabiel Almusawa mendesak pemerintah untuk segera menidaklanjuti laporan pelanggaran terhadap penerapan moratorium hutan dan lahan gambut. Kalau terbukti melanggar segera lakukan penindakan hukum agar tidak menjadi preseden buruk di kemudian hari. Demikian disampaikan Nabiel di Jakarta, Rabu (22/5)

Politisi Partai PDI Perjuangan (PDI-P), Eva Sundari Kusuma meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meniru tindakan Pemerintahan Turki yang mewacanakan penghentian sementara pengiriman calon jamaah hajinya ke Arab Saudi.

Komisi A DPRD Jabar mendukung langkah Gubernur Jabar Ahmad Heryawan memberlakukan moratorium outsourcing. Namun kebijakan tersebut diharapkan tidak memberatkan pengusaha atau investor. "Menurut saya kebijakan tersebut adalah kebijakan populis dan pro buruh. Moratorium outsourcing ini kebijakan yang pro rakyat dan DPRD pasti mendukung. Hanya catatan kami, yang harus diperhatikan adalah jangan memberatkan pengusaha atau investor," ujar anggota Komisi A DPRD Jabar Deden Darmansyah kepada INILAH.COM saat dihubungi melalui telepon selulernya, Rabu (3/10/2012).

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj menyambut baik usulan Komisi Pemberantasan Korupsi agar Kementerian Agama memberlakukan moratorium (penghentian sementara) pendaftaran haji. Said sepakat dengan KPK yang menyatakan penggelembungan dana Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) berpotensi membuka ruang bagi korupsi.

Anggota Komisi IX DPR RI Herlini Amran menilai Pemerintah belum siap membuka Moratorium ke Timur Tengah (Timteng). Masih banyak Kebijakan Pemerintah terkait Pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang belum selesai dan diperbaiki sebelum kembali membuka Moratorium pengiriman TKI ke Negara-Negara di Timteng.

Terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2011 mendatang, pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk menghentikan pengiriman pekerja Indonesia ke Arab Saudi. Keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu menyusul sejumlah kasus pidana yang dihadapi oleh pekerja Indonesia, khususnya pembantu rumah tangga, yang mendapat hukuman maksimum untuk kesalahan mereka. Eksekusi Ruyati dengan hukuman pancung menjadi alarm bagi pemerintah untuk mengambil keputusan moratorium.

"Keputusan ini (Israel tidak memperpanjang moratorium) sangat mengecewakan, sangat tidak bisa kita terima. Dan kita sekarang bersama Palestina dan negara-negara lain akan mempertimbangkan langkah-langkah ke depannya," ujar Marty. Karena itu, tambahnya, Indonesia bersama tiga negara lain, yaitu Brazil, India, Afrika Selatan, akan segera menyiapkan langkah-langkah untuk memberikan dukungan kepada Palestina.