Arsip Kata Kunci: MK

Informasi yang beredar di Gedung KPK, penyelenggara negara yang ditangkap adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Delegasi yang terdiri dari Muhammadiyah, PBNU, MUI dan ormas Islam lainnya mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka bermaksud untuk menggugat UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air (SDA).

Para Polwan pun menggalang dukungan melalui media sosial Facebook. Dan tak kurang dari 1.334 Facebooker telah memberikan respon.

Oleh sebab itu setelah mendengar, menimbang semua bukti-bukti yang ada, MK menilai seluruh dalil yang disampaikan pemohon tidak beralasan dan memutuskan menolak gugatan pemohon untuk seluruhnya.

jika RUU Ormas nanti benar-benar disahkan oleh DPR dan Pemerintah, maka hari selanjutnya Muhammadiyah akan langsung mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi

putusan MK itu sudah sesuai dengan perkiraan dan keyakinan awa

Calon gubernur Jawa Barat Rieke Diah Pitaloka menangis usai Mahkamah Konstitusi menolak gugatannya terkait hasil pemilihan kepala daerah provinsi tersebut.

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan perselisihan hasil Pilkada Jawa Barat 2013 yang diajukan oleh Rieke Diah Pitaloka dan Teten Masduki. MK menyatakan, tidak ada bukti yang meyakinkan telah terjadi pelanggaran-pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang secara signifikan dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pilkada Jawa Barat.

Andi Asrun, kuasa hukum Pasangan Ahmad Heryawan-Deddy Mizwar, mengibau pasangan Rieke Diah Pitaloka-Teten Masduki tidak melakukan provokasi dalam sidang sengketa Pemilukada Jawa barat di Mahkamah Konstitusi (MK). "Jangan membawa persoalan agama dan SARA di sidang. Harusnya belajar sopan santun, dan itu menunjukkan PDIP tidak matang dalam berpolitik," katanya seusai sidang di MK Jakarta, Senin (18/3).

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang mempermudah syarat pemilih pada Pemiliha Umum Kepala Daerah (Pemilukada) hanya dengan menggunakan KTP atau KK. Putusan ini dinilai akan menjadikan pesta demokrasi di daerah menjadi lebih sederhana, murah dan mudah.