Home / Arsip Kata Kunci: miras (halaman 7)

Arsip Kata Kunci: miras

Temui SBY, MUI Minta RUU Miras, RUU JPH, dan RUU Kerukunan Umat Beragama Disetujui

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di kantor presiden, Istana Negara Jakarta, Rabu (3/4/2013). Ketua MUI Ma'ruf Amin yang didampingi sembilan pimpinan MUI lainnya mengatakan, selama pemerintahan SBY, sejumlah UU telah disahkan. Seperti UU Perbankan Syariah, UU Pornografi hingga SKB 3 Menteri terkait Ahmadiyah.

Baca selengkapnya »

Hidayat Nur Wahid: Miras Gerogoti Bangsa, Perlu Diatur UU

Maraknya peredaran minuman keras alias miras meresahkan bangsa. Bahkan telah menggerogoti generasi muda. Untuk itu peredaran miras perlu diatur dalam undang-undang. "RUU Miras itu diperlukan. Kita lihat nanti bagaimana isi RUU itu. Karena maraknya miras menggeroti kita. Nanti kita lihat saja prinsipnya bagaimana," ujar Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/12/2012).

Baca selengkapnya »

PPP Bertekad Realisasikan UU Miras

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara resmi menginisiasi lahirnya Undang-undang Minuman Keras (Miras). Draft RUU Miras ini telah disepakati di rapat pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR sebagai RUU Pengaturan Minuman Beralkohol, untuk diambil persetujuan dalam sidang paripurna DPR agar masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013.

Baca selengkapnya »

Terkait Kecelakaan Maut Xenia, Pemerintah Jangan Gegabah Cabut Perda Miras

Anggota DPR RI mengecam pemerintah terkait pencabutan Perda Miras oleh Kemendagri beberapa hari silam. Pencabutan Perda Miras akan berdampak mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat. Semangat dibuatnya Perda Miras tersebut untuk melarang peredaran miras di daerah dalam upaya menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Salah satu dampaknya seperti kecelakaan maut di Tugu Tani lalu merupakan efek dari minuman keras dan narkoba.

Baca selengkapnya »

Terkait Perda Miras, Klarifikasi Kemendagri Seperti Instruksi

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pimpinan Ormas Islam mendesak Kemendagri tidak lagi melakukan klarifikasi dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah (Perda) Anti Minuman Keras (Miras). Hal ini karena Perda anti miras tersebut merupakan perwujudan aspirasi rakyat sesuai kesepakatan bersama Pemda dan DPRD, juga telah membawa kondisi masyarakat di daerah terkait, lebih baik. Dengan terjaminnya kesehatan ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Baca selengkapnya »

Ulama Harus Berperan Aktif Dalam Memperbaiki Akhlaq Masyarakat

Akhir-akhir ini semakin dirasakan kondisi kemerosotan moral ditengah masyarakat. Hal ini terlihat dengan maraknya tindak kejahatan dan tindakan tidak terpuji ditengah-tengah masyarakat. Maraknya praktik korupsi, kolusi, suap, perjudian, miras, narkoba, perzinaan, perselingkuhan, pornografi dan pornoaksi yang kesemuanya merupakan buah dari budaya materialistik dan hedonistik yang melanda masyarakat kita.

Baca selengkapnya »
Organization