Arsip Kata Kunci: MA

Handoko Lie, terpidana korupsi pengalihan hak atas tanah negara milik PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) di Jalan Jawa Medan telah kabur ke luar negeri.

Halal Bihalal ini secara khusus menghadirkan Prof.DR. HM. Roem Rowi, MA, sekaligus mengisi acara tersebut, dalam paparannya menjelaskan arti dari Qolbun salim

Putusan MA mewajibkan yayasan supersemar untuk membayar ganti rugi sebesar US$315 juta dan Rp139,2 miliar kepada Pemerintah Indonesia

"Gambar pada halaman ini menampilkan sosok pemuda dan pemudi muslim dengan busana muslim sangat melecehkan kesucian Islam," ujarnya dalam siaran persnya, Kamis (9/10). Muhab menambahkan, konten materi yang mencampuradukkan hak dan bathil merupakan...

Mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan mengkritik vonis hakim terhadap LHI sebagai putusan yang tidak akurat. Ia berpendapat bahwa perbuatan pidana dalam perkara itu belum terjadi, sehingga tidak layak dijatuhkan hukuman. “Ini pelajaran pidana dasar, apakah niat saja sudah bisa dihukum? Anda menghukum tidak boleh berdasarkan asumsi. Pidana tidak boleh pakai asumsi,” ujarnya.

Menurut Basuki, idealnya hakim itu memutus perkara dengan hati nurani. Namun pemberitaan dapat saja membangun opini tertentu saat persidangan masih berjalan.

MK memutuskan Heryawan-Demiz sebagai pemenang pilkada. Salah satu Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut adalah Akil Mochtar yang saat itu masih menjadi anggota majelis.

Badrul menggugat Kemendagri usai mengantongi kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan proses KPUD Depok cacat. Kasus bermula seiring keluarnya Surat Keputusan KPU tertanggal 24 Agustus 2010 yang menetapkan 4 pasangan calon Wali Kota Depok.

Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi PKS, Al Muzzamil Yusuf, menyatakan bahwa Sekretaris Komisi III akan segera mengirimkan surat kepada MA dan KY atas ucapan Daming yang tak pantas sebagai calon hakim agung itu. "Kami akan menindaklanjuti ini langsung kepada MA dan KY, karena mereka yang berwenang," ujar Al Muzzamil, Rabu 16 Januari 2013.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) memastikan tidak akan meluluskan M Daming Sunusi dalam fit and proper test untuk menjadi Hakim Agung. Bahkan, PKS juga akan melaporkan Daming ke Mahkamah Agung (MA). PKS menilai, sangat tidak pantas bagi seorang calon hakim agung menjadikan korban perkosaan sebagai candaan.