Arsip Kata Kunci: langgar

Hasil pemantauan yang dilakukan KPI menunjukkan pada hari pertama kampanye, 16 Maret 2014, terdapat stasiun televisi yang menayangkan iklan partai politik melebihi ketentuan.

Partai Badil Hadhari mengecam sikap para penguasa kudeta yang sudah mencapai tingkat histeria dalam mengkhianati hukum, undang-undang, dan konstitusi.

Sesuai dengan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pelanggar pintu perlintasan dapat dikenakan sanksi pidana 3 bulan penjara. Dan jika akibat kelalaiannya menyebabkan kecelakaan sampai ada korban meninggal, dapat dikenakan sanksi pidana 6 tahun penjara.

KAMMI Banda Aceh menyatakan sebagai berikut: KAMMI Banda Aceh mendukung penuh upaya penegak syariat yang dilakukan pemko Banda Aceh tersebut. Mendesak pihak pengusaha Hotel dan Restoran untuk lebih terbuka terkait aktivitas usahanya ke publik, karena banyak disinyalir hotel-hotel jadi sarang maksiat.

Anggota Komisi IV DPR, Habib Nabiel Almusawa menilai prosedur pelaporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tidak sesuai dengan standar prosedur audit yang berlaku umum. Berdasarkan pasal 23 ayat (5) UUD 1945 dan Undang-undang BPK pasal 7 ayat (1). BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR sesuai dengan kewenangannya.

angan sampai ada abuse of power. Jangan sampai KPK menggunakan kewenangannya dan tidak tepat serta tidak sesuai dengan semestinya,

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar sepakat bahwa dalam menegakkan hukum harus menghormati HAM, dan menegakkan HAM harus menegakkan hukum. "HAM yang dimaksud dilanggar Polri itu HAM seperti apa? Karena kalau diteliti satu-satu, kerja polri merampas HAM orang, menahan orang. Mau tidak mau tersentuh itu (HAM)," kata Boy di kantor Komisi Hukum Nasional (KHN), Rabu (13/3).

"Jadi kepastian dari gambar (video) itu akan dilakukan penelitan lebih lanjut. Tadi, Kapolri dan Kabareskrim dalam pertemuan itu, nanti ikut untuk menelusuri lebih jauh," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Mabes Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar, di Mabes Polri, Kamis (28/2/2013).

Rencana pemerintah merevisi aturan kepemilikan property oleh Warga Negara Asing (WNA) menuai kritik DPR RI. Selain mempertanyakan dasar hukum revisi PP Kepemilikan property oleh WNA, Komisi V DPR RI mengingatkan pemerintah agar substansi aturan kepemilikan property oleh WNA tidak melanggar UU.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan memastikan bila ada kader yang melanggar pakta integritas maka akan diberi sanksi pemecatan. Menurutnya, pakta integritas dibuat dalam rangka penyelamatan dan pembenahan diri internal Partai Demokrat untuk keluar dari persoalan internal yang selama ini menyandera partai berlambang Mercy itu.