Jazuli menyarankan agar polemik tidak berlanjut dan persepsi independensi KPU juga tetap terjaga jelang pemilu ini maka sebaiknya kerjasama dihentikan saja
Baca selengkapnya »Tunda Penetapan DPT
Seharusnya antara KPU, Bawaslu, dan Dirjen Adminduk bisa bekerja sama dalam menyelesaikan permasalahan DPT sebelum ditetapkan.
Baca selengkapnya »Tinta Pemilu Harus Bersertifikat Halal
"Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan sertifikat halal dan tidak menghalangi air untuk keabsahan wudhu dari Majelis Ulama Indonesia," bunyi ayat 6 Peraturan KPU 16/2013
Baca selengkapnya »Defisit Politik Partisipatif
Menjelang bergulirnya perhelatan demokrasi elektoral masih belum tampak gemerlap seremonial dimata pemilih. Budaya politik partisipatif masyarakat terhadap perhelatan akbar ini terkesan kurang mengusik hati
Baca selengkapnya »Berbusana Muslim dan Senyum Ramah, Menghiasi Foto Caleg PKS di DCS
Mereka juga mayoritas berbusana muslim, yaitu pria mengenakan kopiah dan perempuan seluruhnya berkerudung. Senyum pun mengembang di wajah-wajah caleg partai Islam itu.
Baca selengkapnya »Mewaspadai Dukungan (Politik) Palsu
Verifikasi faktual adalah satu instrumen penting sebagai penentu apakah anggota parpol tersebut benar-benar sah atau hanya rekayasa parpol untuk bisa lolos sebagai peserta pemilu.
Baca selengkapnya »Basa Basi Keterwakilan Perempuan
Jika ketentuan 30 persen keterwakilan perempuan tidak terpenuhi, parpol itu dinyatakan tidak memenuhi syarat pengajuan daftar calon pada daerah pemilihan bersangkutan.
Baca selengkapnya »PKS Tak Memenuhi Syarat Awal Verifikasi karena Perbedaan Persepsi Saja
Setelah semua persyaratan diajukan ke KPU, ternyata ada perbedaan persepsi pada syarat “surat keterangan dokter”. Surat keterangan dokter tersebut harus dilengkapi dengan surat keterangan jasmani dan rohani dari psikolog.
Baca selengkapnya »Barisan Nasional Menang Pemilu Malaysia
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malaysia mengumumkan, koalisi berkuasa Barisan Nasional yang dipimpin Najib Razak memperoleh 112 kursi parlemen, ambang batas yang diperlukan untuk membentuk pemerintah di dewan beranggotakan 222 orang.
Baca selengkapnya »Jalan Terjal Partai Bulan Bintang di 2014
Berbicara tentang sengketa ini kita harus dapat berpikir dewasa dan jernih karena kasus ini bukan kasus hukum biasa tetapi kasus khusus dalam konteks pemilu. Jadi sangat masuk akal bila Pembina PBB Prof. Yusril Ihza Mahendra menilai KPU tidak sewajarnya melakukan kasasi terhadap putusan PT TUN. Berdasarkan tafsiran atas UU No 8/2012, yang berhak mengajukan keberatan, banding, dan kasasi adalah parpol sebagai calon peserta pemilu, bukan penyelenggara pemilu.
Baca selengkapnya »