Arsip Kata Kunci: koruptor

Mengutip kata-kata yang dituliskan Yasraf Amir Piliang dalam opininya “Koruptrokrasi” di koran kompas. Bahwa negara yang berprinsip demokrasi-di mana kekuasaan berada di tangan rakyat- kini menjelma jadi “koruptrokrasi” (corrupto-cracy), di mana kekuasaan politik dipegang oleh para pejabat, politikus dan aparat korup, dengan rakyat sebagai korban.

Oh lucunya manusia negeri ini…, Pemimpinnya hanya memikirkan perut sendiri, Hukum bisa dibeli, Pelaku porno yang seharusnya di rajam, tetap eksis di televisi, Pemuja nya pun sampai menangis histeris, Masalah Koruptor? Apalagi…, Oh lucunya manusia negeri ini…, Kalau ada yang berjilbab menutup rapat dicurigai, Jenggotan dan celana gantung dimusuhi.

Insiden baku hantam terjadi di kongres Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Jakarta Convention Centre (JCC), Jakarta, Selasa malam, 5 Februari 2013.

Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mengapresi keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau Azirwan mengundurkan diri dari jabatan. Meski memang, dikatakan Hidayat, pengunduran itu bukan karena kesadaran sejak awal. Tetapi karena tekanan publik. Publik menuntut Azirwan mundur karena dia adalah mantan terpidana kasus korupsi alih fungsi hutan lindung di Bintan.

Rekomendasi politik Nahdlatul Ulama (NU) serta penggiat anti korupsi agar koruptor dihukum mati dan dimiskinkan terus menggelinding. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GEPAK) serta sejumlah aktivis akan bergerak bersama mendesak DPR dan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono mengubah UU agar para koruptor dihukum mati.

Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPR, Arwani Thomafi menilai, fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait perampasan harta koruptor yang dihasilkan dari cara ilegal merupakan langkah positif yang dilakukan oleh para ulama di Indonesia.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus mematangkan fatwa penyitaan harta koruptor. Penyitaan harta hasil korupsi itu menurut rencana akan dilakukan secara syariah dan dipilah-pilah. "Kita sudah beberapa kali bahas soal korupsinya, termasuk untuk pembuktian terbalik. Besok ini soal penyitaan kekayaan hasil korupsi," kata Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin, Kamis (28/6).

Anggota Komisi III DPR RI dari FKB, Lily Wahid, tidak bisa meredam kemarahannya ketika mendengar informasi dugaan korupsi pengadaan mushaf Al-Quran di Kementerian Agama (Kemenag) tersebut. "Ini sudah keterlaluan. Apa pelakukanya tidak takut dilaknat Allah,"ujar Lily Wahid dihubungi di Jakarta, Minggu (24/6).

Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Masdar Farid Mas`udi mengatakan, pelaku korupsi yang merugikan uang negara dan menyengsarakan rakyat harus dihukum mati. "Undang-undang kita dibenarkan pelaku korupsi dihukum mati untuk rasa keadilan jika mereka keterlaluan," kata Masdar usai meletakan batu pertama di Kampus Nahdlatul Ulama Desa Aweh Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Rabu.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Banten KH Aminudin Ibrahim menilai,  para koruptor layak dihukum mati jika menimbulkan kerugian cukup besar hingga miliaran rupiah. "Saya kira sangat layak koruptor yang nilai korupsinya besar, dihukum mati, karena menyengsarakan banyak orang dan menimbulkan kemiskinan di tengah masyarakat, serta memberikan efek jera," katanya, Sabtu (26/11).