Keberadaan Kampung KB harus direvitalisasi sesuai fungsi dan tujuan. Apalagi menghadapi wabah penyakit difteri yang kini semakin meluas.
Baca selengkapnya »Dinilai Langgar Etika Profesi, Majelis Hakim Persidangan FH Dilaporkan ke Komisi Yudisial
“Kita juga meminta Komisi Yudisial memantau jalannya persidangan kasus ini,” kata Kuasa hukum PKS, Zainuddin Paru.
Baca selengkapnya »DPR: Masalah Anak di Daerah Perbatasan Masih Memprihatinkan
Hal ini terungkap ketika Ledia melakukan kunjungan kerja di Pulau Sebatik, Provinsi Kalimantan Utara, Jum'at (7/8) kemarin.
Baca selengkapnya »Rakyat Mesir Dikagetkan dengan Aset Presiden Mursi
Komisi pembekuan aset Ikhwanul Muslimin, yang dibentuk pemerintah kudeta militer di Mesir, mengaku bahwa Presiden Mursi tidak memiliki satu pun perusahaan, bahkan rekeningnya di bank sangat terbatas.
Baca selengkapnya »Selesaikan Polemik, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah Usul Bentuk Tiga Komisi Baru
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengusulkan adanya penambahan tiga komisi di DPR. Hal ini menurutnya, untuk merangkul fraksi di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang belum masuk ke dalam 11 komisi yang sudah ada maupun di ..
Baca selengkapnya »Erdogan Resmi Dinyatakan Menang
Komisi pemilihan umum Turki mengumumkan secara resmi kemenangan kandidat presiden yang dicalonkan Partai Keadilan dan Pembangunan (AK-Parti), Recep Tayyip Erdogan, dalam pemilu presiden 2014.
Baca selengkapnya »Turki: Ukraina Masih Bisa Bersatu
Semua pasti meyakini pentingnya menyelesaikan konflik ini secara kekeluargaan.
Baca selengkapnya »KPK, Komisi Penghilangan Kasus atau Komisi Pemberantasan Korupsi?
Untuk Indonesia yang panas dingin karena baru saja menyaksikan bung Fahri Hamzah vs jubir KPK Johan Budi. Polemik negeri semakin menjadi-jadi. Kian banyak rakyat yang tertipu kemudian mempercayai yang tak semestinya dipercayai. Orang-orang publik melakukan pembohongan sehingga publik merasa itu adalah benar.
Baca selengkapnya »Jalan Terjal Partai Bulan Bintang di 2014
Berbicara tentang sengketa ini kita harus dapat berpikir dewasa dan jernih karena kasus ini bukan kasus hukum biasa tetapi kasus khusus dalam konteks pemilu. Jadi sangat masuk akal bila Pembina PBB Prof. Yusril Ihza Mahendra menilai KPU tidak sewajarnya melakukan kasasi terhadap putusan PT TUN. Berdasarkan tafsiran atas UU No 8/2012, yang berhak mengajukan keberatan, banding, dan kasasi adalah parpol sebagai calon peserta pemilu, bukan penyelenggara pemilu.
Baca selengkapnya »Diduga Terima Suap, Komisi Hukum DPR Minta KPK Periksa Ibas
"Bukti catatan Yulianis atau pembukuan Group Permai merupakan bukti pendukung atau petunjuk untuk KPK melakukan pengusutan dan penelusuran lebih lanjut atas dugaan Ibas menerima gratifikasi atau suap," kata Anggota Komisi III (Komisi Hukum) DPR RI, Indra, Selasa (19/3/2013).
Baca selengkapnya »