Arsip Kata Kunci: jamin

Perusahaan penghasil vaksin, PT Bio Farma mengapresiasi langkah pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat labelisasi halal melalui RUU Jaminan Produk Halal. Seraya berharap, pemerintah bisa mendorong pembuatan bahan baku vaksin di tanah air.

K.H. Jazuli Juwaini, Lc.,MA., anggota Komisi VIII DPR RI menyatakan bahwa terwujudnya pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) yang akan disahkan menjadi Undang-undang harus menjadi momentum untuk lebih memperkuat jaminan Negara atas berbagai produk yang dikonsumsi masyarakat, agar terjamin kehalalan dan kesehatannya. Jaminan ini khususnya ditujukan kepada umat Islam yang menjadi mayoritas di negeri ini, sehingga merasa tenang, aman dan nyaman dalam mengkonsumsi produk-produk yang beredar di pasar, sesuai dengan keyakinan agama yang dipeluknya.

Setiap orang sangat mengetahui dengan pasti bahwa setiap tanggal 22 desember merupakan hari ibu. Penetapan sebagai hariibu tentunya karena merupakan sebuah penghormatan dan penghargaan setinggi – tingginya kepada seorang ibu yang luar biasa perjuangan dan pengorbanannya dalam mengandung, melahirkan dan mendidik putra – putranya. Selanjutnya, sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada seorang ibu, masyarakat dunia memasukkan poin kesehatan ibu sebagai tujuan dalam pembangunan milenium dalam DEKLARASI MILENIUM pada tahun 2000 atau yang kita kenal dengan sebutan MDGs (Millenium Development Goals).

Meski telah disahkan dalam pleno Badan Legislatif pada Senin (26/9), namun draft perbaikan Rancangan Undang-undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) belum digarap Komisi VIII DPR RI. Padahal saat pleno, Ketua Baleg Ignatius Mulyono menawarkan ke Komisi VIII DPR sebagai pengusul RUU agar memperbaiki dan menampung semua catatan fraksi-fraksi terlebih dulu, baru kemudian dibawa lagi ke Baleg untuk disahkan.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bakal kembali membahas Rancangan Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal (JPH) tanggal 21 dan 28 September mendatang. Kehadiran RUU ini diharapkan memberikan jaminan kepada konsumen atas produk-produk yang beredar dan dikonsumsi di negeri ini. Anggota Komisi VIII DPR RI Ahmad Subaidi mengungkapkan, diundangkannya jaminan produk halal oleh dewan, atas dasar pertimbangan keamanan konsumen.

"Jaminan halal itu penting, namun untuk label halal itu bukan suatu yang menjadi kemestian. Justru yang paling penting adalah label haram. Karena pada prinsipnya, semua makanan itu halal, kecuali yang dilarang. Jadi makanan yang haram lebih sedikit jumlahnya dari pada yang halal," kata Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ma'mur Hasanuddin (Selasa, 13/9).

Mantan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyesalkan tindakan polri yang menahan Pimpinan nonaktif KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto. Saat ditanya wartawan mengenai kesiapannya untuk menjamin mereka, Hidayat menyatakan siap.