Menurut Wakil Bendahara Umum (Wabendum) Golkar, Bambang Soesatyo, ada selentingan rumor yang menyatakan, saat ini ada operasi intelijen bersandi SS yang tengah dijalankan kelompok tertentu. Operasi itu dilakukan dengan cara menghembuskan kasus korupsi yang melibatkan kader partai politik. Tujuannya agar elektabilitas lawan politiknya menurun.
Baca selengkapnya »Kerap Diteror, Muslim Australia akan Gugat Badan Intelijen Australia
Organisasi masyarakat Islam Australia di negara bagian Victoria saat ini tengah mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum terhadap badan intelijen Australia, ASIO. Hal itu dilakukan sehubungan dengan adanya pengaduan dari para anggotanya bahwa mereka terus mengalami bullying dan teror di Masjid Preston, di bagian utara kota Melbourne.
Baca selengkapnya »BEM Bandung Raya Tolak RUU Intelijen
Mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bandung Raya menolak pengesahan Rancangan Undang-undang Intelijen (RUU) menjadi UU. Mahasiswa menilai, RUU intelijen akan melahirkan praktik pembungkaman penguasa terhadap rakyat seperti yang pernah dilakukan Rezim Orde Baru.
Baca selengkapnya »Kritisi Terhadap RUU Intelijen
Saya ingin mengkritisi RUU Intelijen yang saya tidak terlibat membahasnya di Komisi 1 DPR RI. Saya baru dengar sedikit pagi ini. RUU Intelijen ini sangat berbahaya kalau hanya mau memikul maksud tertentu. Ada udang di balik batu. Kalau RUU Intelijen disepakati, ke depan, BIN hanya akan mengurus teroris dan mendengar soal teroris. Bukankah Intelijen itu alat dengar? Masalahnya apa yang mau di dengar oleh negara? Salah satunya apa yang dianggap ancaman RUU Intelijen.
Baca selengkapnya »UU Penyadapan Intelijen PR Besar DPR dan Pemerintah
Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengaku, pembahasan RUU Intelijen menyimpan kontroversi dan resistensi cukup tinggi. Satu potensi kontroversi terdapat pada pasal soal kewenangan Badan Intelijen Negara melakukan penyadapan. Ini semua menjadi pekerjaan rumah bagi DPR dan Pemerintah.
Baca selengkapnya »Pembahasan RUU Intelijen masih Panjang
Ketua Komisi I DPR dari F-PKS Mahfudz Siddiq menjelaskan, proses penggodokan Rancangan Undang-Undang tentang Intelijen Negara masih panjang dan belum akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Ia menegaskan, DPR tetap berupaya meminimalkan kewenangan intelijen yang kontroversial. Hal itu dikemukakan Mahfudz saat ditemui sebelum rapat paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (11/7).
Baca selengkapnya »