Arsip Kata Kunci: ilegal

Warga Palestina di desa Badui, Tepi Barat diminta untuk pergi dari rumah mereka dalam delapan hari ke depan. Otoritas Zionis Israel mengatakan, mereka akan menghancurkan rumah-rumah tersebut.

Kedua penulis menilai, tim kebijakan internasional Presiden Donald Trump seakan siap melanggar undang-undang perang di AS. Hal itu merujuk pada pernyataan Tillerson sebelumnya.

"Arogan dan membabi-buta, saya kira semua akan menilai seperti itu atas sikap Trump yang abai terhadap suara mayoritas dunia yang menghendaki hormati posisi Yerusalem sebagai kota suci yang masih dalam pengawasan internasional," jelas Sohibul Iman di DPP PKS Jakarta Selatan

Lebih lanjut, Erdogan juga menyebutkan topik pembicaraannya dengan al-Abadi. Menurutnya, keduanya membahas tentang langkah-langkah politik, militer dan ekonomi pasca referendum Kurdistan yang disebutnya ‘ilegal’ itu.

Ditemui di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Rabu, Deddy mengungkapkan pembangunan hunian vertikal itu melanggar Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pembangunan dan Pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Jawa Barat.

Seperti dikutip middleeastmonitor.com, Rabu (25/1/2017) Kementerian Pertahanan Israel mengatakan, sebagian besar dari konstruksi tersebut menurutnya berada di dalam tembok pemisah, sehingga tetap menjunjung kesepakatan damai dengan warga Palestina.

Sejumlah fakta menunjukkan pelanggaran yang dilakukan oleh WN Cina, mulai dari kasus PSK hingga bibit Cabai mengandung bakteri. Berikut lima insiden pelanggaran TKA Cina dalam satu bulan terakhir

Ratusan WN Asal Tiongkok ditangkap petugas Imigrasi Malang disalah satu hotel di Kota Malang. Ternyata dari 143 WN Tiongkok yang terdiri 139 laki-laki dan empat perempuan ini tidak satupun memiliki dokumen berupa paspor.

Pemerintah harus meninjau ulang kebijakan bebas visa dari 130 lebih negara asing. Tujuan kebijakan meningkatkan devisa dari pariwisata, seharusnya diimbangi dengan kesadaran ketahanan dan keamanan nasional.

Lima pekerja kereta cepat asal Cina ditangkap di Halim Perdana Kusuma oleh Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM pada hari selasa, (26/4/2016) kemarin. Saat di tangkap kelima pekerja tersebut tidak dapat menunjukan dokumen perjalanan maupun izin tinggalnya selama bekerja di Indonesia.