Arsip Kata Kunci: Hermanto

Jakarta, Anggota Komisi IV DPR RI, Hermanto memberikan apresiasi kepada Perum Bulog yang bertekad untuk tidak melakukan impor beras pada tahun 2013. Artinya, Perum Bulog akan menyerap beras dari dalam negeri yang berasal dari para petani.

Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Senin (21/1) meminta Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengembangkan teknologi pengolahan hasil kelautan dan perikanan. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditi kelautan dan perikanan.

Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto mendesak pemerintah untuk bertindak tegas terhadap pengoplos bakso daging babi. Tindakan ini menyebabkan keamanan pangan masyarakat menjadi terganggu. Pemerintah harus bertindak cepat dan tegas terhadap pelaku pengoplos. Para pelaku harus ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

Anggota Pansus RUU Desa FPKS DPR RI Hermanto menyatakan PKS tetap akan komitmen untuk mengawal pembahasan RUU Desa. Hal ini sebagai bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Sejak awal pembahasan RUU Desa ini dibahas, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berpandangan bahwa Desa memiliki posisi strategis di dalam mewujudkan cita-cita bangsa yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Usulan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melakukan impor daging sebanyak 105.000 ton dinilai mengabaikan keberadaan UU Pangan yang baru saja disahkan oleh DPR. Padahal semangat UU Pangan ini adalah adanya kedaulatan, kemandirian, ketahanan dan keemanan pangan. Demikian disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto di Jakarta, Senin (10/12).

Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto mendesak pemerintah untuk melakukan boikot atas impor pangan dari Israel. Hal ini merupakan upaya menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui Israel itu adalah penjajah dan belakangan ini telah melakukan serangan militer terhadap Palestina.

Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menyatakan kehalalan merupakan wujud dari kedaulatan pangan. Untuk itu, pasal tentang halal dalam RUU Pangan tetap kita pertahankan. Sehingga masyarakat menjadi terlindungi dan nyaman dalam mengkonsumsi pangan. Apalagi pangan ini adalah menyangkut kebutuhan pokok sehari-hari yang berkesinambungan.

Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menyatakan rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) per tanggal 1 April 2012 dari Rp.4.500,- menjadi Rp.6.000,- akan menggerus kesejahteraan petani. Padahal baru saja pemerintah melalui Inpres No 3/2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah atau Beras dan Penyaluran Beras dimana pemerintah menaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras tahun 2012 menjadi Rp.6.600,- dibanding harga sebelumnya (2009) sebesar Rp.5.060,-.

Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menyatakan RUU Pangan hari ini (26/1) malam pukul 19.00 WIB mulai dibahas. Pembahasan ini merupakan tindak lanjut setelah pekan lalu Pemerintah menyerahkan 776 DIM (Daftar Inventaris Masalah) RUU Pangan. RUU ini merupakan revisi atas Undang-undang No. 7 Tahun 1996 Tentang Pangan. Komisi IV telah mengagendakan pembentukan Panitia Kerja (Panja) yang akan melakukan pembahasan bersama pemerintah.