Topic
Home / Arsip Kata Kunci: halal (halaman 22)

Arsip Kata Kunci: halal

Makanan Halal Diminati, Partai Sayap Kanan Prancis Uring-uringan

Sebuah tayangan dokumenter tentang rumah pemotongan hewan di Paris, Perancis segera memicu kembali perdebatan. Partai sayap kanan Prancis merupakan pihak yang paling getol mengumpat. Kandidat Presiden Prancis dari Partai Sayap Kanan, Marine Le Pen secara terang-terangang mengutuk rumah pemotongan hewan yang tunduk para aturan minoritas. "Kami punya alasan untuk jijik," kata dia seperti dikutip dari reuters.com, Selasa (21/2).

Baca selengkapnya »

Kemenkes Perlu Pertimbangkan ‘Aspek Halal’ dalam Pengadaan Vaksin

Anggota Komisi IX DPR RI FPKS Herlini Amran memberikan catatan kepada Kementerian Kesehatan terkait hibah vaksin meningitis seharga 21 Milyar untuk negara Kenya. Hibah tersebut berupa barang milik negara berupa 95.581 Vial/Falkon Vaksin Mencevak ACW135Y yang akan kadaluwarsa pada bulan Maret – April 2013 milik Kemenkes berdasarkan Data yang di berikan Sekjen Kemenkes dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI.

Baca selengkapnya »

Wamendag: Produk Halal bukan hanya Soal Agama

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi mengatakan, kehalalan bukan hanya masalah metode suatu agama dalam mengonsumsi makanan, tapi produk halal adalah masalah ekonomi. "Di Indonesia, kalau kita akan memberlakukan standar halal pada semua produk, kita harus memikirkan dampaknya terhadap kelangsungan dunia usaha," kata Wakil Menteri pada pertemuan tahuanan Dewan Pangan Halal Dunia atau World Halal Food Council (WHFC) di Jakarta, Senin.

Baca selengkapnya »

Muslim Cina Bangun Industri Halal

Muslim China terus membangun dan memperkokoh eksistensinya dengan mengembangkan industri halal untuk memenuhi kebutuhan umat Muslim di negaranya, dan ekspor ke negara-negara Muslim lainnya. "Sudah lebih dari 10.000 pabrik, restoran makanan dan minuman yang menerima sertifikat halal," kata Ketua Komisi Makanan Halal Ningxia, Wang Shengjun, di Yinchuan, ibukota propinsi Ningxia, ketika menerima para wartawan Indonesia dan Malaysia, Selasa (8/11/2011).

Baca selengkapnya »

Pengesahan RUU Produk Halal Ditunda

Anggota Komisi VIII DPR RI Sayed Fuad Zakaria menegaskan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaminan Produk Halal mundur lantaran belum mencapai kata sepakat apakah aturan ini akan diterapkan secara sukarela atau tidak. "Belum final karena memang ada kaitannya dengan penerapan aturan ini apakah voluntary atau sukarela ataukah mandatory," ujarnya, Sabtu (22/10).

Baca selengkapnya »

MK Putuskan Pedagang Babi cs tak Butuh Sertifikat Halal

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan sebagian pemohon II, III, dan IV, dan menolak gugatan pemohon I Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Para pemohon adalah pedagang telur Deni Junaedi (pemohon I), pedagang babi I Griawan Wijaya (pemohon II), pedagang daging anjing Netty Retta Herawaty Hutabarat (pemohon III), serta pedagang daging babi Bagus Putu Mantra (pemohon IV).

Baca selengkapnya »

RUU Jaminan Produk Halal Tertahan di Komisi VIII

Meski telah disahkan dalam pleno Badan Legislatif pada Senin (26/9), namun draft perbaikan Rancangan Undang-undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH) belum digarap Komisi VIII DPR RI. Padahal saat pleno, Ketua Baleg Ignatius Mulyono menawarkan ke Komisi VIII DPR sebagai pengusul RUU agar memperbaiki dan menampung semua catatan fraksi-fraksi terlebih dulu, baru kemudian dibawa lagi ke Baleg untuk disahkan.

Baca selengkapnya »

F-PDIP Tolak Sertifikasi Halal Diwajibkan

Setelah melalui perdebatan alot, draft Rancangan Undang-undang (RUU) Jaminan Produk Halal akhirnya disahkan rapat pleno Badan Legislatif. Dalam rapat pleno itu, FPDIP terang-terangan menyebutkan belum bisa menyetujui draft RUU JPH yang diajukan oleh Komisi VIII. Alasannya, di dalam RUU tersebut pelaksanaan sertifikasi halal menjadi kewajiban. Padahal di masyarakat, ada produk non halal dan halal.

Baca selengkapnya »

RUU Jaminan Produk Halal Kembali Dibahas

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bakal kembali membahas Rancangan Undang-undang tentang Jaminan Produk Halal (JPH) tanggal 21 dan 28 September mendatang. Kehadiran RUU ini diharapkan memberikan jaminan kepada konsumen atas produk-produk yang beredar dan dikonsumsi di negeri ini. Anggota Komisi VIII DPR RI Ahmad Subaidi mengungkapkan, diundangkannya jaminan produk halal oleh dewan, atas dasar pertimbangan keamanan konsumen.

Baca selengkapnya »

Jaminan Halal Penting, Tapi yang Paling Penting Label Haram

"Jaminan halal itu penting, namun untuk label halal itu bukan suatu yang menjadi kemestian. Justru yang paling penting adalah label haram. Karena pada prinsipnya, semua makanan itu halal, kecuali yang dilarang. Jadi makanan yang haram lebih sedikit jumlahnya dari pada yang halal," kata Anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ma'mur Hasanuddin (Selasa, 13/9).

Baca selengkapnya »
Figure
Organization