Ade Komarudin menjelaskan bahwa dari 90 anggota Fraksi Golkar, 65 di antaranya telah menyatakan kesetiaan ke kepengurusan Golkar hasil Munas Bali.
Baca selengkapnya »Aburizal Bakrie Beberkan Data yang Diduga Pemalsuan Surat Mandat Munas Ancol
"Ada sebanyak 43 surat mandat yang diduga tanda tangannya palsu. Ada sebanyak 104 surat mandat yang diduga kop surat tidak sesuai aslinya. Contohnya..
Baca selengkapnya »KAMMI Kritisi Menkumham Soal Golkar
Seharusnya, lanjut Andriyana, Menkumham menjaga netralitas pemerintah dan menjadi pihak penengah, bukan malah sebaliknya.
Baca selengkapnya »Yusril: Menkumham Belum Menerbitkan SK, Jangan Gembira Dulu
Yusril mengatakan, tugas menkumham dalam mendaftarkan dan mengesahkan kepengurusan suatu partai poltik itu bukan dengan surat tapi dengan SK.
Baca selengkapnya »Ini 9 Poin Hasil Rapat Konsultasi Nasional Partai Golkar Kubu Ical
Kesembilan poin tersebut adalah, pertama Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) akan tetap menempuh jalur hukum.
Baca selengkapnya »Aburizal Bakrie: Menkumham Harus Taat Undang-Undang Parpol
"Dalam undang-undang parpol jelas disebutkan kalau salah satu pihak (yang bersengketa) membawa (persoalan) ke pengadilan, maka Menkumham tidak bisa ambil keputusan," jelas Aburizal.
Baca selengkapnya »Putusan Mahkamah Partai Golkar Ditafsirkan Berbeda oleh Kubu Agung dan Ical
Putusan yang diambil Mahkamah Partai Golkar berbeda sehingga membuat dua di Golkar menafsirkannya secara berbeda.
Baca selengkapnya »Kedua Kubu Sepakat, Kemenangan Hanya untuk Golkar
Terkait konflik dualisme di tubuh Golkar, Yorrys menyatakan, kedua belah pihak tetap berkomunikasi. Hanya tidak pernah terbuka untuk umum.
Baca selengkapnya »Tanggapan Jusuf Kalla Soal Putusan Gugatan Golkar
PN Jakarta Pusat telah menolak gugatan Partai Golkar kubu Agung Laksono pada Senin (2/2). Ketua Umum Partai Golkar Munas Ancol, Agung Laksono, pun mengatakan akan memikirkan kembali hasil putusan PN Jakarta Pusat terhadap eksepsi DPP Partai Golkar Munas Bali.
Baca selengkapnya »Bambang: Jangan Paksa Golkar Keluar dari KMP
Indonesia membutuhkan Golkar dan KMP sebagai penyeimbang pemerintah. Selain itu, Indonesia juga butuh partai kritis.
Baca selengkapnya »