Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid menegaskan akan menjadikan konsolidasi internal sebagai pekerjaan utamanya. "Kita akan menghadirkan sinergi kinerja yang mengkonfirmasi PKS masih seperti dulu. Yaitu, prorakyat, pro-pemberantasan korupsi, pro-politik bermoral, yang bersih, peduli, dan professional," katanya ketika dihubungi, Ahad (23/9).
Baca selengkapnya »FPKS Kritik Kebijakan Hukum AS yang Utamakan Yahudi
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR mengkritik kebijakan Amerika Serikat (AS) yang terkesan membiarkan pelaku penistaan umat Islam dibiarkan tanpa dihukum. Ketua FKS, Hidayat Nur Wahid menilai jika hal tersebut benar dilakukan maka AS sudah berlaku diskriminatif dan tidak adil.
Baca selengkapnya »FPKS: Wacana Sertifikasi Ulama Membangkitkan Kontrol Seperti Era Orba
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diminta untuk tidak membuat umat resah, dengan menggulirkan wacana sertifikasi ulama. "Jangan masuk pada ranah-ranah yang bukan kewenangannya, bekerja profesional saja," kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat, Mustafa Kamal, Jakarta, Selasa (11/9/2012).
Baca selengkapnya »Marak Aksi Teror, FPKS Minta Ulama Jangan Disudutkan
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Indra, mensinyalir ada upaya sistematis yang terus menerus mengidentikkan terorisme dengan Islam, pesantren, aktivis Islam dan simbol-simbol Islam. Padahal, tindakan terorisme sebagai bentuk tindakan teror bisa dilakukan oleh siapa saja dan agama apapun.
Baca selengkapnya »Pemerintah Didesak Naikkan Anggaran Penanganan Kemiskinan
Fraksi PKS DPR RI mendorong pemerintah menaikkan anggaran penanganan kemiskinan mengingat saat ini masih ada 27 juta lebih masyakat miskin yang belum ter-cover jaminan sosial. "Hingga 2013, pemerintah baru mampu mengcover 8 persen dari jumlah penduduk miskin di Indonesia yang mencapai 30,02 juta per Maret 2011. Sisanya lebih dari 27 juta warga miskin belum mendapatkan jaminan sosial berupa BLT bersyarat ini," kata Abdul Hakim, Sekretaris FPKS DPR RI di Jakarta, Jumat (7/9).
Baca selengkapnya »Kunjungan Duta Besar New Zealand ke Fraksi PKS DPR RI
Medio Juli 2012 Ketua Rombongan GKSB (Gabungan Kerjasama Bilateral) BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen) DPR RI Ledia Hanifa Amaliah melakukan kunjungan parlemen ke New Zealand, beberapa hal penting didapat dalam kunjungan tersebut. Kemudahan komunikasi dan pelayanan yang terbaik tidak terlepas dari upaya Duta Besar New Zealand di Indonesia David Taylor yang mengkomunikasikan dengan parlemen di negaranya. David pun berterimakasih sudah menjalin hubungan yang baik dengan negara melalui kunjungan parlemen tersebut, kunjungan balasan ini berlangsung di Ruang Tamu Pimpinan Fraksi PKS Gedung MPR-DPR-DPD RI, Rabu (5/9).
Baca selengkapnya »FPKS Sesalkan Pernyataan Menkes Baru Kampanyekan Pemakaian Kondom
Baru saja dilantik, Menteri Kesehatan (Menkes) baru, dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH membuat sebuah gebrakan di awal masa kerjanya dengan rencana akan lebih meningkatkan kampanye penggunaan kondom untuk kelompok seks berisiko termasuk kepada remaja dan masyarakat untuk mencegah kehamilan beresiko juga menurunkan angka aborsi pada 2,3 juta remaja setiap tahunnya menurut data dari BKKBN. Menurutnya, kampanye penggunaan kondom selaras dengan MDGs poin 6, yaitu memerangi HIV/AIDS.
Baca selengkapnya »Negara harus hadir dalam Pelayanan dan Perlindungan TKI
Pembenahan di segala sisi sektor ketenagakerjaan, terutama Tenaga Kerja Indonesia (TKI) harus segera dirintis dan dilakukan segera. Semangat pembenahan dan reformasi sistem sektor perlindungan TKI sebaiknya berprinsip pada jargon: ‘aman, mudah, murah, dan berkualitas’. Demikian disampaikan Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mustafa Kamal dalam sambutannya pada Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Memperkuat peran negara dalam pelayanan dan perlindungan TKI di luar negeri’ yang diselenggarakan Kelompok Komisi IX FPKS DPR RI, di DPR, Senin (20/2).
Baca selengkapnya »FPKS: Tes Keperawanan tidak Menyelesaikan Masalah
Secara tegas, anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menolak wacana tes keperawanan. "Saya harus menolak. Wacana itu hanya upaya instan karena tidak menyelesaikan masalah, lebih kasarnya hanya kepentingan proyek," kata Rohmani di Jakarta, Rabu (29/9).
Baca selengkapnya »FPKS Minta Panglima TNI Perbolehkan Wanita TNI Berjilbab
FPKS meminta agar calon Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mempertimbangkan agar wanita TNI boleh mengenakan jilbab saat berdinas. Atas permintaan itu, Agus akan mempertimbangkannya. Pemakaian jilbab tersebut diyakini tidak akan mengganggu aktivitas para wanita ini. "Kalau bisa wanita bisa berpakaian sesuai aturan agama. Ini tidak akan mengganggu tugasnya," ujar anggota FPKS Yoyoh Yusroh.
Baca selengkapnya »