Topic
Home / Arsip Kata Kunci: FPKS (halaman 3)

Arsip Kata Kunci: FPKS

PKS Siapkan Pengganti Luthfi Hasan dan Anis Matta

Tak perlu waktu lama untuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (FPKS DPRRI) melakukan penggantian antarwaktu. Saat ini FPKS sudah memegang surat pengunduran diri Luthfi Hasan Ishaaq.Setelah ini, Fraksi akan menyertakan surat persetujuan pengunduran diri ke Pimpinan DPR RI yang akan menjadi dasar pengajuan pengganti antarwaktu melalui proses di KPU untuk akhirnya anggota dewan pengganti antarwaktu dilantik jika seluruh proses administratif telah selesai.

Baca selengkapnya »

PKS Minta KPK Ungkap ke Publik Penangkapan di Hotel Le Meridien

Ketua Fraksi PKS DPR-RI, Hidayat Nur Wahid. (inet)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengungkapkan ke publik tentang latar belakang dan pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penangkapan terhadap 4 orang di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (30/1) dinihari. Hal itu diharapkan akan memperjelas status kasus tersebut dan juga pihak-pihak yang disangkakan terlibat serta menghindari dugaan-dugaan yang cenderung berkembang tanpa konfirmasi.

Baca selengkapnya »

FPKS Gelar Critical Review RUU Kamnas

RUU Kamnas (Keamanan Nasional) yang tengah digodok di DPR dinilai sementara pihak bisa mengancam kebebasan dan demokrasi. Atas hal ini, PKS selaku partai yang menolak RUU Kamnas, melakukan critical review terhadap RUU Kamnas. Dalam critical review yang digelar hari ini (22/10), Fraksi PKS juga mengundang berbagai kelompok masyarakat.

Baca selengkapnya »

FPKS Kirim Surat Minta Pembahasan Revisi UU KPK Dihentikan

Fraksi PKS mengambil langkah tegas dengan mengirimkan surat permohonan penghentian pembahasan terkait revisi UU No. 30/2002 tentang KPK, yang menuai polemik di Masyarakat. "Surat usulan proses penghentian pembahasan revisi RUU KPK kepada Ketua DPR RI sudah kami kirimkan Rabu (3-10) sore. Mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan DPR untuk menghentikan proses pembahasan revisi RUU KPK ini," ujar Sekretaris Fraksi PKS, Abdul Hakim dalam keterangan persnya, Rabu (3/10/2012).

Baca selengkapnya »

FPKS: Tuntutan Buruh Seharusnya Bisa Dipenuhi

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Hidayat Nur Wahid, menyatakan tiga poin yang menjadi tuntutan buruh saat ini mestinya bisa dipenuhi oleh pemerintah. Pasalnya, tiga poin itu merupakan tuntutan yang wajar dan memiliki dasar hukum yang kuat. Ketiga tuntutan buruh tersebut adalah penghapusan pekerja alih daya (outsourcing), kenaikan upah menyesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan pemberian jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia per 1 Januari 2014.

Baca selengkapnya »
Figure
Organization