Arsip Kata Kunci: fatah

Beberapa tokoh gerakan Hamas dan Fatah menyatakan adanya kecenderungan dan persetujuan kedua belah pihak terhadap kemungkinan penunjukan PM Palestina di Ramallah (dari Fatah), Ramy Alhamdulillah, sebagai PM Palestina yang baru (menggantikan PM Ismail Haniyah).

Gerakan Hamas dan Fatah dikabarkan telah memulai (13/5) pertemuan dan perundingan di Jalur Gaza dalam rangka membahas pembentukan pemerintahan koalisi Palestina.

PM Turki, Recep Tayip Erdogan, menyatakan bahwa Pemerintah Turki memberikan penghargaan dan siap membantu untuk menyukseskan poin-poin perdamaian Hamas-Fatah yang baru tercapai di Jalur Gaza, 23 April lalu.

Sekjen Liga Arab, Nabil Al-Araby, mengimbau seluruh pihak di kawasan Arab, Asia, Afrika, dan level internasional secara umum untuk menyukseskan perdamaian Palestina yang baru tercapai, khususnya antara Hamas dan Fatah.

PM Palestina, Ismail Haniyah, menyatakan bahwa masa-masa konflik dan pertikaian di internal rakyat Palestina (khususnya antara Hamas dan Fatah) telah berakhir.

Delegasi PLO telah berada di Jalur Gaza dalam rangka menyukseskan perundingan rekonsiliasi dengan Hamas dan menjajaki pembentukan pemerintahan koalisi, setelah bertikai lama sekitar 8 tahun pasca-kemenangan Hamas pada Pemilu Legislatif Palestina, 2006.

dakwatuna.com – Palestina. Jubir Hamas (Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah/Gerakan Perlawanan Islam), Sami Abu Zuhri, meminta Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, dan Otoritas Palestina di Tepi Barat untuk menghentikan perundingan dengan Israel yang telah berulang kali mengkhianati perjanjian yang disepakati sebelumnya. Abu Zuhri menegaskan bahwa perjuangan rakyat Palestina menentang penjajahan Israel akan terus …

Israel sangat berkepentingan melanjutkan hubunganya dengan Muhammad Dahlan untuk mengantisipasi kemungkinan lengsernya Mahmud Abbas

Ditegaskan bahwa hak kembali pengungsi ke Palestina, adalah hak yang sakral, karena itu semua elemen Palestina harus bersatu untuk meraihnya, meski harus mengorbankan jiwa dan raga.

Sejak kudeta militer pada 3 Juli lalu, Ikhwanul Muslimin dan gerakan Islam politik lainnya yang berkuasa secara demokratis selama setahun tidak lagi dianggap berbahaya bagi keamanan Israel