"Kami akan meminta ketegasan Mendagri soal kapan pilgub Lampung dilaksanakan," kata Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, pada konfrensi pers di Bandar Lampung, Ahad (6/1). Menurut dia, persoalan jadwal pilgub jangan digantungkan sehingga merugikan semua pihak. Bagi PKS, kapan jadwal pilgub dilaksanakan PKS tetap siap, tapi ada ketegasan dan kepastian pemerintah.
Baca selengkapnya »Benjamin Netanyahu Didesak Mundur
Dua anggota parlemen rezim Zionis Israel menilai persetujuan Israel untuk gencatan senjata sama dengan mengibarkan bendera putih di hadapan Gerakan Muqawama Islam Palestina (Hamas). keduanya menuntut PM Benjamin Netanyahu segera menyerahkan surat pengunduran dirinya.
Baca selengkapnya »Muhammadiyah Kecam Obama yang Berpihak Pada Satu Pihak
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, mendesak Perserikatakan Bangsa-Bangsa (PBB) kerja cepat dalam meredam konflik Israel-Palestina. Din mengaku prihatin karena eskalasi konflik kedua belah pihak terus meningkat.
Baca selengkapnya »Indonesia Desak DK PBB Ambil Langkah Cepat Terhadap Konflik Palestina-Israel
“Pemerintah Indonesia mengikuti secara seksama dan dengan penuh keprihatinan situasi di Jalur Gaza, Palestina, menyusul serangkaian aksi militer Israel. Indonesia mendesak seluruh pihak untuk dapat menahan diri dari aksi-aksi lanjutan sehingga tidak memperburuk situasi dan mengakibatkan korban di kalangan rakyat sipil yang tidak berdosa,” kata Menlu Marty Natalegawa dalam rilis yang dikirim di Jakarta, Kamis (15/11).
Baca selengkapnya »NU Desak Pemerintah Bentuk TPF Independen untuk Kasus Sampang
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengutuk kekerasan terhadap kelompok Syiah di Desa Nangkerenang Kecamatan Omben Sampang, Madura, Jawa Timur, Minggu (26/8) oleh sekelompok warga. Karena itu, Wakil Ketua PBNU Slamet Effendy Yusuf mendesak aparat keamanan menindak tegas para pelaku dengan menggandeng tokoh masyarakat setempat, agar anarkisme itu tidak terulang lagi.
Baca selengkapnya »Irwan Prayitno Desak Pemerintah Pusat Manfaatkan Panas Bumi Sumbar
Ada banyak tempat panas bumi yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, terutama dalam Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP), yang selama ini hanya dibiarkan begitu saja. Di Sumatera Barat ada 17 lokasi geothermal, dan yang terbanyak itu di Kabupaten Solok Selatan ada lebih kurang 5 lokasi potensi PLTP dan salah satunya di Liki Pinangawan Muaro Labuh milik PT Supreme Energy Muaro Labuh (PT SEML).
Baca selengkapnya »NU Desak Polisi Tangkap Dalang Kasus Geng Motor
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj melalui siaran pers mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk secepatnya mengungkap pelaku dan dalang di balik serangkaian aksi kekerasan oleh geng motor. NU juga mendorong kepolisian untuk melakukan instropeksi diri atas peristiwa tersebut. "Harus cepat diungkap. Jangan sampai ini berlatur-larut yang ujungnya akan semakin meresahkan masyarakat," kata Said.
Baca selengkapnya »Pemerintah Didesak Tingkatkan Program PKBR sebagai Antisipasi Seks Bebas pada Remaja
Anggota Komisi IX DPR RI Herlini Amran menyatakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) perlu meningkatkan sosialisasi program penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR) sebagai antisipasi meningkatnya perilaku Seks Bebas pada remaja yang saat ini sudah sangat mengkhawatirkan.
Baca selengkapnya »BI: Gadai Emas Syariah Hanya untuk Pembiayaan Mendesak
Bank Indonesia menegaskan akan mengarahkan gadai emas di bank syariah hanya untuk pembiayaan masyarakat yang mendesak. Ketentuan itu akan dimasukkan dalam aturan gadai emas yang sedang disusun BI. “Filosofinya, gada memang untuk memenuhi uang tunai yang mendesak. Filosofi dasarnya seperti itu, maka BI akan arahkan ke situ, “ ujar Kepala Biro Penelitian, Pengembangan dan Pengaturan Perbankan Syariah BI, Tirta Segara, Kamis (29/12).
Baca selengkapnya »PBNU Desak Pemerintah Hentikan Festival Q yang Memutar Film Homoseksual
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak pemerintah menghentikan Festival Q! yang melakukan pemutaran film-film bertema Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT). Sebab, menurut Katib Aam PBNU, Malik Madani, negara berkawajiban menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat termasuk membentengi akhlak dan moral bangsa.
Baca selengkapnya »