Dalam pemilu era rezim kudeta Mesir ini nampak tidak adanya keikutsertaan dari kubu oposisi Ikhwanul Muslimin dan sebaliknya, pileg lebih didominasi oleh caleg dari mantan anggota parlemen Partai Nasional Demokrat, yang dulu dipimpinan oleh mantan presiden Husni Mubarok, yang paska revolusi Mesir mereka tidak diberikan hak untuk menyalonkan diri.
Baca selengkapnya »Gugat Wacana Islam Nusantara, Politikus Demokrat: Islam itu ya Arab
Husni Thamrin pun menggugat wacana Menag Lukman Hakim Saifuddin dan PBNU yang terus menggembar-gemborkan wacana Islam Nusantara
Baca selengkapnya »Kongres Demokrat, SBY Diprediksi Calon Terkuat dan yang Lain Hanya Penggembira
Senada dengan Hermanto, pengamat politik dati Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor juga mengatakan SBY menjadi kandidat terkuat.
Baca selengkapnya »Perppu Pilkada Disahkan, Ruhut: Semua Sudah Kembali Kejalan yang Benar
Juru bicara Partai Demokra Ruhut Sitompul menyambut baik disahkannya Perppu‎ Pilkada menjadi UU
Baca selengkapnya »Bertemu SBY, Jokowi: Perppu Pilkada Pintu Masuk Demokrat Gabung ke KIH
Jokowi mengakui bahwa Perppu Pilkada ini adalah awal dari bergabungnya Partai Demokrat menjadi partai pendukung pemerintah
Baca selengkapnya »Tolak Pilkada Langsung, Ruhut: Golkar Memang Pengkhianat
Menurut Ruhut, Golkar punya misi khusus dengan menolak diterimanya Perppu ini. Yaitu, mengamankan kader-kader Golkar di pemilihan kepala daerah.
Baca selengkapnya »Demokrat: PDIP Tak Beri Citra Baik Politik Indonesia
Padahal, menurutnya, Mega yang pernah menjabat sebagai wakil presiden, presiden, Ketum PDIP, sekaligus anak mantan Presiden RI, seharusnya dari segi posisi harus memberikan pembelajaran kepada siapapun secara...
Baca selengkapnya »Demi Batalkan UU Pilkada, PDIP Rela Berbagi Kursi Menteri dengan Demokrat
PDIP bahkan siap berbagi jatah kursi kabinet jika Demokrat dan partai lain yang mendukung mereka dalam pemilihan calon ketua DPR.
Baca selengkapnya »Demokrat: Dengan Voting, Berarti PDIP Sepakat Pilkada Dipilih DPRD
Ketua DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto mengatakan, jika PDI Perjuangan, PKB, dan Hanura mengambil sikap sama seperti partainya, maka UU Pilkada tidak memiliki legitimasi.
Baca selengkapnya »Sang Balerina: Demokrat Dengan “Politik Sopir Angkot”-nya
Di tengah-tengah gemuruh dan sempat kacaunya persidangan (sampai harus di-skors beberapa kali oleh pimpinan sidang), Partai Demokrat melancarkan aksinya. Bersikap seolah-olah menyetujui atau mendukung Pilkada Langsung dengan 10 butir persyaratan yang diajukannya, lalu melakukan jurus PHP (Pemberi Harapan Palsu) kepada PDIP cs.
Baca selengkapnya »