"Bagaimana mungkin dana bansos itu mempengaruhi perolehan suara, dan di desa yang sudah dapat bantuan kita juga tidak menang," ujar Kuasa hukum pasangan calon gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan-Dedy Mizwar, Sadar Muslihat di gedung MK, Senin (18/3). Sadar menyampaikan hal itu guna menanggapi tuduhan dari pasangan calon Rieke-Teten bahwa pasangan Aher-Dedy sebagai calon incumben telah menggunakan dana bansos untuk kepentingan pemenangan Pilkada Jabar.
Baca selengkapnya »Fitnah Majalah Tempo Tentang Safari Dakwah PKS dan Jawabannya
Tapi lain hal dengan media TEMPO yang katanya sudah mau bangkrut. Mereka terang-terangan menyatakan bahwa dana Safari Dakwah PKS merupakan korupsi tanpa alasan yang jelas, ababil. Belum lagi si TEMPO terang-terangan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membubarkan PKS. Emang loe siape?
Baca selengkapnya »Kekuatan Dana PKS, Ancaman bagi Partai Lain?
Ancaman ini mungkin di luar prediksi banyak orang atau pengamat, yang menganggap bahwa PKS tidak punya BIG BOSS, atau plutocrat behind d scene, seperti ARB, JK, dll di Golkar, SP & HT di NasDem, konglomerat di balik PDIP, Demokrat, dst. Dengan demikian, implikasi anggapan ini adalah PKS miskin, minim dana, bangkrut, gak mungkin iklan macam-macam, dsb. Hal tersebut tidaklah mengherankan, sebab dari mula kejadiannya (1998), orang kebanyakan terus saja mempertanyakan, siapa BOS PKS.
Baca selengkapnya »Semua Parpol di Jabar Dapat Dana Bansos dan Tidak Hanya Jelang Pilkada
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Agus Purnomo mengatakan dana bantuan sosial Jawa Barat diberikan kepada semua partai politik, tidak hanya ke partainya. Pemberian dana itu pun, kata dia, tidak hanya jelang Pilgub Jawa Barat 2013. "Saya sudah tanya pak Gubernur (Jawa Barat, Ahmad Heryawan), dana itu tidak jelang pilkada, semua partai dikasih. Jadi gubernur itu ada dana bansos yang dari departemennya saya lupa. Semua partai dikasih," kata Agus di Bakoel Koffie, Jakarta, Rabu (6/3/2013).
Baca selengkapnya »“Karena Dana yang Terkumpul Masih Sangat Sedikit, ZISWAF Belum Atasi Kemiskinan”
Menurut Direktur IMZ, Nana Mintarti, penyebab belum mampunya zakat, infaq, sedekah dan wakaf (Ziswaf) membiayai pengentasan kemiskinan karena dana yang terkumpul masih sangat sedikit. Dari data pengumpulan ziswaf selama satu tahun, jumlahnya hanya sekitar Rp 1,2 triliun. Jumlah itu praktis hanya menyumbang sekitar 2,7 persen dari anggaran pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan sebesar Rp 43 triliun.
Baca selengkapnya »KAMMI Se-Indonesia Galang Dana untuk Korban Banjir
“Pengurus Pusat KAMMI sudah mengintruksikan KAMMI Se-Indonesia melakukan aksi penggalangan dana. Saat ini, KAMMI juga sudah membuat posko untuk pengungsi banjir di Fly over Kalibata, “ ujar Ketua Umum PP KAMMI, Muhammad Ilyas di sela melayani pengungsi banjir, Jakarta, Senin (21/1).
Baca selengkapnya »Kemenkeu Blokir Dana RSBI
Mahkamah Konstitusi (MK) serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah sepakat ada masa transisi dalam pembubaran rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI). Namun, masa transisi ini tidak bisa dijalankan mulus karena anggaran Kemendikbud untuk subsidi RSBI diblokir Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca selengkapnya »Kader PKS Galang Dana Untuk Waketum DPD Tuba yang Ditembak dalam Perampokan
Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung segera menyerukan penggalangan dana bagi Wakil Ketua DPD PKS Tulangbawang Slamet Riyadi yang ditembak dalam aksi perampokan Rabu (2/1) dini hari di kediamannya di Kampung Bujukagung, Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulangbawang.
Baca selengkapnya »Larangan Akses Dana APBD untuk Madrasah Dinilai Aneh
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Ahmad Jabir menilai larangan penggunaan APBD untuk madrasah merupakan kebijakan yang 'aneh'. Menurut dia, kebijakan ini perlu dievaluasi kembali karena dampaknya pada masyarakat. Terlebih, Jawa Timur merupakan basis terbanyak madrasah di Indonesia.
Baca selengkapnya »Kesombongan dan Pembodohan Diri
“Naik Haji tidak diperbolehkan menggunakan dana utang baik dari individu ataupun dari Bank, selain itu juga akan merampas hak orang lain yang sudah mampu untuk berangkat naik haji karena jatah kursi hajinya telah didahului oleh orang yang berutang.” Kata Ustadz.
Baca selengkapnya »