Partai Golkar tidak akan mengikuti langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang melarang anggota keluarga pejabat publik maju sebagai calon legislatif (Caleg). Partai Golkar akan mengutamakan kader yang memiliki elektabilitas tinggi untuk diusung menjadi caleg.
Baca selengkapnya »PKS Juga Tolak Caleg Bermasalah Hukum
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, partainya mengetatkan pemilihan calon anggota legislatif untuk pemilu 2014. Menurut Hidayat, PKS juga memandang pentingnya moralitas dari seorang yang akan diusung menjadi caleg.
Baca selengkapnya »Hanura Ogah Ikut-ikutan PKS yang Larang Istri atau Suami Pejabat Nyaleg
Seperti diketahui, Majelis Syuro PKS dalam sidang Majelis Syuro ke VII, akhir pekan kemarin di Lembang, memutuskan larangan istri maupun suami pejabat publik mencalonkan diri sebagai anggota legislatif 2014. Partai Hanura memiliki strategi sendiri-sendiri untuk memenangkan pemilihan umum 2014 nanti. "Masing-masing partai punya strategi sendiri," ujarnya, kepada wartawan, di gedung parlemen di Jakarta, Senin (7/1).
Baca selengkapnya »Luthfi Hasan Ishaaq: Jadi Caleg PKS Tak Dipungut Biaya Sepeser Pun
"Tidak ada satu pun anggota kami yang didaftarkan ke KPU (Komisi Pemilihan Umum) dipungut biaya sepeserpun," tegas Luthfi Hasan Ishaaq, Minggu (6/1/2012) di Ruang Pertemuan Hotel Nusantara, Bandar Lampung.
Baca selengkapnya »Larang Istri Pejabat Publik Jadi Caleg, Kebijakan PKS Dinilai Progressif
Pengamat politik Ray Rangkuti mendukung kebijakan Partai Keadilan Sejahtera yang melarang istri pejabat menjadi calon anggota legislatif dalam pemiilihan umum 2014. Menurut Ray, kebijakan PKS itu progressif karena sebenarnya masalah ini sudah lama menjadi perhatian.
Baca selengkapnya »PKS Tidak Akan Calonkan Istri Pejabat Publik Sebagai Anggota Dewan
Selain itu PKS juga memutuskan untuk tidak mencalegkan pasangan suami istri sekaligus. "Jika suami sudah dicalegkan maka sang istri tidak boleh dicalegkan," kata Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.
Baca selengkapnya »