Arsip Kata Kunci: bubar

Menurut Ketua Umum Pesantren Jauharuwathan ini, tindakan pembubaran tersebut melanggar aturan.

Dalam sejarahnya terlihat bahwa Indonesia pernah mengalami masa di mana parlemen memberhentikan Presiden dan begitu juga sebaliknya Presiden membubarkan parlemen. Realitasnya, keberadaan partai oposisi di parlemen tentunya sangat membuat khawatir PDIP. Untuk kurun waktu sejak terpilihnya Jokowi saja hingga saat ini belum dilantik, DPR sudah membuat adrenalin pemerintah naik dengan lolosnya pilkada tidak langsung. Apalagi lima tahun pemerintahan yang akan berjalan, bagaimana bisa sinkron antara pemerintah dan parlemen? Tentunya, hal ini bisa jadi membuat Jokowi dan timnya memutar otak untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan tenang tanpa ada “gangguan” dari oposisi.

Pemerintah harus segera melarang kegiatan-kegiatan kelompok Syi'ah. Sebab, kata dia, ajaran yang disebarkan Syi'ah sudah meresahkan umat Islam secara keseluruhan.

Kepolisian Ukraina menyerang tempat utama yang diduduki demonstran, Independence Square, Selasa (18/2/2014) kemarin.

Saat ini, Ahad (1/12/2013) sore, mahasiswa yang sedang berdemo di Bundaran Tahrir dibubarkan paksa oleh polisi. Polisi menyerang mahasiswa di Bundaran Tahrir dengan menggunakan 4 mobil panser.

Ketua Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Inspektur Jenderal (Purn) Ansyaad Mbai tidak sepakat dengan wacana pembubabaran Detasemen Khusus (Densus) Antiteror 88 karena alasan dugaan pelanggaran HAM. Dia menilai ide pembubaran Densus itu hanya daur ulang wacana yang muncul tahun silam.

Sejumlah ormas Islam menuntut pembubaran Densus 88 kepada Kapolri Jendral Timur Pradopo. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Din Syamsuddin, mengusulkan agar dilakukan peninjauan kembali terhadap reposisi dan reformasi lembaga Densus. MUI sepakat lembaga Densus 88 dievaluasi, bila perlu dibubarkan.

Berlarut-larutnya penyelesaian konflik PSSI dan KPSI, ditambah lagi dengan perseteruan KOI dan KONI menjadikan masyarakat jenuh terhadap keseriusan pemerintah dalam upaya menyelesaikan persoalan tersebut. Demikian pula, APBN Kemenpora untuk Tahun Anggaran 2012 mengalami beberapa kendala tekhnis dalam hal penyerapan anggaran.

Tindakan Wakil Ketua Adnan Pandu Praja mencabut tanda tangan surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Anas Urbaningrum menuai kecaman dari Adnan Buyung Nasution. Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu mengatakan bahwa tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu sebagai sikap tidak konsisten.

Ketua MUI Bidang Hukum dan Perundang-undangan Prof. Muhammad Baharun mengatakan tindakan pembubaran paksa ini tidak bisa ditolerir karena menodai kebebasan berkumpul, menjalankan keyakinan dan agamanya masing-masing tersebut dinilai telah melanggar konstitusi dasar negara Indonesia, UUD 1945.