Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap dua orang auditor dan seorang staf dari Badan Pemeriksa Keuangan dan pihak lain dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kementerian tersebut.
Baca selengkapnya »Ini Hasil Audit BPK yang Sebabkan DPR Minta Pilkada Diundur
1. Penyediaan anggaran pilkada belum sesuai ketentuan.
Baca selengkapnya »BPK: Laporan Keuangan Jakarta 2013 Lebih Buruk dari Tahun Sebelumnya
Agenda Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta diisi dengan sesi mendengarkan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta TA 2013. Berbeda dari laporan dua tahun sebelumnya, BPK memberi opini yang lebih negatif di tahun tersebut.
Baca selengkapnya »Surahman: Usut Tuntas Dugaan Korupsi Penyelenggaraan UN 2012 dan 2013
Poin kerugian negara yang ditemukan berdasarkan hasil audit BPK adalah proses lelang penggunaan bahan UN tahun 2012 dan 2013.
Baca selengkapnya »PKS Desak Kemdikbud Kaji Ulang Sistem Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan
Zainuddin, menilai realisasi anggaran kemdikbud pada tahun 2013 ini belum secara optimal tercapai. Hal itu menurutnya dapat disebabkan oleh karena proses perencanaan anggaran yang tidak matang.
Baca selengkapnya »Audit Raskin di Seluruh Gudang Bulog
Apa yang terjadi di Indramayu bisa merupakan fenomena gunung es. Yang kelihatan sedikit, sementara yang tidak kelihatan jauh lebih banyak
Baca selengkapnya »Haryono Heran KPK Belum Juga Tahan Andi dan Anas
Yang sering digunakan KPK untuk melakukan penahan terhadap tersangka korupsi adalah alasan subyektif. Sehingga hasil audit BPK bukan menjadi alasan menunda penahanan tersangka korupsi.
Baca selengkapnya »Laporan Keuangan Kemensos Dinyatakan WTP
Tidak hanya menata keuangan dan program, Kemsos juga melakukan agenda reformasi birokrasi secara sistematis.
Baca selengkapnya »BPK: Penahanan itu Kewenangan KPK, tak Perlu Tunggu Hasil Audit
Hadi mengatakan bahwa penahanan tersangka kasus korupsi adalah kewenangan KPK dan tidak perlu menunggu hasil audit.
Baca selengkapnya »Laporan BPK Melanggar Etika
Anggota Komisi IV DPR, Habib Nabiel Almusawa menilai prosedur pelaporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) tidak sesuai dengan standar prosedur audit yang berlaku umum. Berdasarkan pasal 23 ayat (5) UUD 1945 dan Undang-undang BPK pasal 7 ayat (1). BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR sesuai dengan kewenangannya.
Baca selengkapnya »