Arsip Kata Kunci: BNPT

Anggota Komisi lll DPR RI, Almuzzammil Yusuf, menyayangkan sikap Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) yang mengajukan pemblokiran terhadap beberapa website Islam tanpa klarifikasi dan ketelitian kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo).

Pemblokiran situs Islam oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang dianggap radikal menjadi blunder bagi lembaga antiteroris tersebut. "Jangan buat tafsir seenaknya," ujar Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, sebagaimana dilansir RoL pada Selasa (31/3/2015).

Kebebasan informasi dan kebebasan berpendapat dijamin oleh konstitusi. Rencana pemblokiran jangan sampai mencoreng konstitusi itu sendiri.

Media-media Islam yang disebutkan telah diberlakukan pemblokiran justru selama ini menentang paham radikalisme ISIS.

Tagar #KembalikanMediaIslam menduduki trending topik Indonesia di sosial media Twitter, Senin (30/3). Hal ini sebagai protes dari netizen terhadap kebijakan..

Indonesia meninggalkan tahun 2013 bergerak mengikuti pendulum waktu masuk 2014. Ada satu soal yang kerap saya dapatkan dalam beragam perhelatan diskusi (majelis) selama masa kurun waktu 2013; kapan terorisme di Indonesia akan berakhir?

Saat ini “Terorisme” menjadi diskursus menarik bagi banyak orang. Arus opini yang berkembang “terorisme” seolah inheren dengan Islam dan kelompok Islam yang dicap radikal. Bahkan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) membuat kesimpulan bahwa ideologi radikal adalah akar dari terorisme.

Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, KH Salahuddin Wahid atau Gus Solah tak sepakat dengan wacana sertifikasi ulama untuk menghadang laju radikalisme yang diwacanakan oleh BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris).

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) diminta untuk tidak membuat umat resah, dengan menggulirkan wacana sertifikasi ulama. "Jangan masuk pada ranah-ranah yang bukan kewenangannya, bekerja profesional saja," kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat, Mustafa Kamal, Jakarta, Selasa (11/9/2012).

Wacana sertifikasi ulama yang digaungkan Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT), dinilai oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sebagai bentuk pelanggaran HAM. Hal ini disampaikan Mahfud seusai menyampaikan orasi ilmiahnya dalam Dies Natalis 56 Tahun Universitas Hasanuddin, di Makassar, Senin (10/9/2012).