Kebijakan ini, jelas Muzzammil akan didukung oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. “Kita semua akan simpati dan mendukung penuh kebijakan Kapolri yang membolehkan Polwan berjilbab.” Paparnya.
Baca selengkapnya »Ormas Islam Desak Kapolri Buat Aturan Polwan Berjilbab
Seharusnya lembaga sekelas Polri di era global saat ini tidak lagi membuat aturan yang menekan. Karena itu perlu dibuat sebuah regulasi yang longgar agar Polwan yang beragama Islam bisa menjalankan tuntutan agamanya.
Baca selengkapnya »PKS Desak Kapolri Segera Keluarkan Aturan Polwan Boleh Berjilbab
Polri dapat mengikuti roh konstitusi yang sangat menjunjung tinggi hak warga negara untuk melaksanakan ajaran agama masing-masing. "Kita dukung Polwan untuk menyuarakan nuraninya," pangkas nya.
Baca selengkapnya »Edukasi Bahaya Rokok Sejak Dini
Kita patut gembira, karena belum lama ini pemerintah Indonesia telah mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Tentu aturan baru ini menjadi angin segar bagi gerakan kampanye bahaya merokok, dan dinilai lebih efektif untuk mengingatkan bahaya rokok bagi pecandu berat.
Baca selengkapnya »Dan Al-Quran pun Mengadu
Dan Al Qur’an pun mengadu, Pernahkah kita membayangkan itu?, Pernahkah kita memikirkan bahwa suatu ketika Al Qur’an akan mengadu, Mengadu tentang keengganan kita untuk sejenak meliriknya, Keterburu-buruan kita ketika membacanya, Mengadu tentang bacaan yang tidak sesuai dengan aturannya, Mengadu tentang kita yang tak pernah meresapi makna-makna indah.
Baca selengkapnya »Gerimis
Duhai Dzat yang menggenggam kehidupan, sudilah kiranya, Kau keluarkan aku dari lorong pekat ini, Lorong yang aku masuki dengan segala kebodohan dan kepayahanku dalam memerangi nafsu, Lorong yang semakin pekat dengan ragam aturan-Mu yang aku langgar lagi dan lagi, Lorong yang semakin menyeret langkahku pada keterpedayaan, dan keterasingan bahkan dari hal-hal.
Baca selengkapnya »Wujudkan Demokratisasi Siaran, KPI Susun Aturan Pemanfaatan Media Penyiaran dalam Pemilu
Pengaturan penggunaan media penyiaran untuk kepentingan kontestasi politik mendesak untuk dirumuskan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Bahkan diperlukan aturan yang tegas, agar penggunaan ranah publik yang bernama frekuensi tersebut tidak semata-mata menguntungkan kepentingan politik, golongan ataupun kelompok tertentu. Hal tersebut disampaikan oleh Azimah Subagijo, Komisioner KPI Pusat dalam acara Diskusi Terbatas KPI se-Indonesia yang dilangsungkan di Cisarua (4-7 September 2012).
Baca selengkapnya »