Arsip Kata Kunci: agama

Nahdlatul Ulama Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi terhadap peristiwa ledakan Kalimalang sebelum muncul pernyataan resmi pihak terkait. Terlebih, mengaitkannya dengan agama tertentu. "Sebagian masyarakat mulai menduga peristiwa ledakan di Simpang Sumber Artha, Jalan Raya KH Noer Alie Kalimalang, Kota Bekasi, berkaitan erat dengan serangan balik dari teroris kepada polisi. Padahal itu belum tentu benar," ujar Ketua PC NU Kabupaten Bekasi, Munir Abbas Bukhori, di Cikarang, Kamis.

Menteri Agama Suryadharma Ali mengatakan akan tetap mempertahankan Surat Keputusan Bersama 2 Menteri yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah tanpa perlu merevisi surat keputusan yang dikeluarkan pada 2006 tersebut.

"RUU Kerukunan Umat Beragama belum akan dibahas pada tahun 2010 dan kemungkinan besar baru akan dibahas pada 2011," kata Kepala Puslitbang Agama Kementerian Agama Abdurrachman Mas`ud dalam acara "Deputy Meets The Press" yang diselenggarakan Kementerian Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat di Jakarta, Kamis.

Konstitusi Indonesia merumuskan dalam preambule UUD bahwa misi kemanusiaan bangsa Indonesia adalah solidaritas dengan semua bangsa yang terjajah sampai mereka mendapatkan kemerdekaannya. Dukungan terhadap perlawanan Palestina dalam paradigma Indonesia – yang pertama – adalah misi agama dan misi konstitusi serta misi sejarah. Kami mendukung perlawanan dalam semua lini.

Islam telah meletakkan suci (bersih) sebagai kunci bagi para peribadatannya yang tertinggi yaitu shalat. Oleh karena itu tidak akan diterima shalatnya seorang muslim sehingga badannya bersih, pakaiannya bersih dan tempat yang dipakai pun dalam keadaan bersih. Ini belum termasuk kebersihan yang diwajibkan terhadap seluruh badan atau pada anggota badan. Kebersihan yang wajib ini dalam Islam dilakukan dengan mandi dan wudhu'.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan, keharmonisan antarumat agama tak terwujud apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan bersama yang tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 8 dan 9 Tahun 2006. Sebab, menurut Ketua MUI, Ma'ruf Amin ketaatan terhadap kesepakatan tersebut langkah paling mendesar menjaga hubungan antarumat beragama di Indonesia tetap harmonis.

Tiga anggota DPR RI dari fraksi berbeda, sepakat mengenai perlunya dibuat regulasi lebih kuat dan komprehensif berbentuk undang-undang (UU) untuk mengatur kerukunan hidup beragama antarwarga di Indonesia. Demikian rangkuman pendapat dari Zulkarnaen Djabar (Anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Golkar), Rahadi Zakaria (Anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan), dan Jazuli Juwaini (Anggota Komisi VIII dari Fraksi PKS), Sabtu malam (18/9).

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) akan melakukan gugatan hukum terhadap negara, khususnya Menteri Agama, jika membubarkan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). "Apabila Menteri Agama melakukan tindakan pembubaran Jamaah Ahmadiyah maka YLBHI akan melakukan upaya-upaya hukum untuk menggugat negara khususnya Menteri Agama," kata Erna.

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, menyerahkan penanganan Ahmadiyah pada Kementerian Agama. Pasalnya, kewenangan soal wilayah keagamaan ada pada kementerian tersebut. ''Biarlah Menteri Agama yang menjawabnya, soal agama kan kewenangan beliau,'' kata Gamawan ketika menjawab pertanyaan wartawan tentang pembubaran Ahmadiyah di Jakarta, Rabu (1/9).

Menurut Menag, Ahmadiyah bertentangan dengan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri. "Seharusnya Ahmadiyah segera dibubarkan. Kalau tidak dibubarkan permasalahannya akan terus berkembang," kata Suryadharma usai mengikuti rapat gabungan di Gedung DPR, Senayan, Senin 30 Agustus 2010.