Syaikh Al-Hawali, dalam buku itu, mengkritik Pemerintah Saudi yang menggelontorkan dana besar saat kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Riyadh pertengahan tahun lalu.
Baca selengkapnya »Hasil pencarian untuk: nasehat perkawinan
Penasehat Erdogan Tegaskan Turki bukan Ikhwanul Muslimin
Aktay kemudian mengatakan, "Kami membela hak dari IM, namun bukan berarti kami adalah IM. Kami membelanya karena secara fakta tidak ditemukan bukti apapun bahwa organisasi tersebut memiliki hubungan dengan teroris. Mereka bahkan dibunuh hingga ribuan orang gugur, dan lebih dari 60.000 orang anggotanya dipenjara padahal mereka tidak bersenjata."
Baca selengkapnya »Penasehat Trump Sebut Tepi Barat Palestina Dengan Istilah Yahudi
Penasehat Trump, George Papadopoulos dalam sebuah rekaman video singkat yang dikeluarkan oleh Yossi Dagan (Ketua Dewan Permukiman Israel di Tepi Barat) mengatakan, "Pemerintah Amerika tengah membuka hubungan baru dengan Yudea dan Samaria".
Baca selengkapnya »Nasehat Mantan Pimpinan KPK kepada Walikota Depok Terpilih
Mantan salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja memberikan nasehat penting buat Wali Kota Depok terpilih, Dr Idris Abdus-Somad.
Baca selengkapnya »Perkawinan Sesama Jenis Tidak Punya Tempat Di Indonesia
“Binatang saja tidak mau kawin dengan yang sejenis,” ujar legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat 10 itu.
Baca selengkapnya »Musibah, AS Akhirnya Sahkan Perkawinan Sesama Jenis
Mahkamah Agung AS akhir mengesahkan perkawinan pasangan sejenis di seluruh wilayah negara tersebut, sebagaimana dilansir Islam Memo (26/6/2015).
Baca selengkapnya »Pentingnya Hukum Nasional Mengatur Perkawinan
Melihat realitas yang terjadi di masyarakat sabagaimana telah dipaparkan di atas. Karena kepada siapa lagi mereka para oknum penyeleweng hukum nasional akan taat ketika mereka sudah tidak taat pada Tuhan mereka? Maka untuk itu sangat dipandang perlu hukum nasional mengatur tentang perkawinan yang dinyatakan sah apabila juga dinyatakan sah di mata agama, agar tetap terjaga negara yang berdasarkan Ketuhanan ini dengan mendukung mempertahankan aturan yang telah diatur agama yang berasal langsung dari Tuhan.
Baca selengkapnya »MUI: Perubahan UU Perkawinan, Bisa Timbulkan Gejolak
Aturan pernikahan yang sudah diterapkan, menurut dia, telah sesuai dengan ajaran semua agama,
Baca selengkapnya »Hadirnya Negara Melindungi Agama (Menyoal Gugatan terhadap UU Perkawinan)
Ketika mendapati gugatan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU Perkawinan, Komisioner Komisi Nasional (Komnas) HAM, Maneger Nasution menyatakan hal itu bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi UUD 1945. "Gugatan uji materil ke MK terhadap Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974, pasal 2 ayat 1 tidak sejalan dengan prinsip sila 1 dan 2 Pancasila sebagai dasar negara," tegas Maneger dalam rilisnya kepada Republika, Senin (8/9). Gugatan uji materiil itu, lanjut Maneger, juga bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 pasal 28B sebagai konstitusi negara. Bahkan, bertentangan dengan pasal 10 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM. "Jika gugatan itu dikabulkan, artinya negara sama saja tidak hadir menjamin warganya menjalankan hukum agama yang mereka anut," ujarnya. Menurutnya, masalah perkawinan adalah domain agama. Jika pasal 2 ayat 1 itu dibatalkan, maka hukum negara bakal menabrak hukum-hukum agama. Apalagi, lanjutnya, posisi negara hanya sebatas fungsi administrasi atau mencatat peristiwa perkawinan. Sedangkan sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama, bukan hukum negara.
Baca selengkapnya »Menag: Indonesia Bukan Negara Sekuler, Agama dan Perkawinan Tak Bisa Dipisahkan
Apabila pernikahan beda agama dilegalkan, Lukman mengingatkan bahwa persoalan lanjutan akan muncul, yaitu landasan religius sebuah agama.
Baca selengkapnya »