Organization Archives: Fraksi PKS DPR RI

Mendesak pemerintah untuk memotong rantai distribusi yang tidak efisien yang telah menyebakan mahalnya harga daging ayam

"Jangan sampai ada gap yang terlalu lebar antara asumsi makro dan realitanya," kata Ecky.

dakwatuna.com – Jakarta. Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ledia Hanifah Amalia mempertanyakan goodwill Pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Islam. Ledia menilai pendidikan Islam jauh dari sempurna dalam implementasinya. “Ini semua tergantung goodwill dari Pemerintah dalam hal ini Kemenag. Sudah saatnya Pemerintah lebih memperhatikan pendidikan agama,” kata …

“Kami menuntut keadilan anggaran karena undang-undang tidak membeda-bedakan. UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 tidak membedakan antara pendidikan umum dan pendidikan agama,” kata Hidayat.

"Harta Anda warga Metro yang sesungguhnya adalah anggaran daerah sebesar 760 miliar rupiah per tahun itu. Jangan mudah ditukar hanya dengan Rp250 ribu atau Rp100 ribu untuk kesejahteraan lima tahun," kata Muzzammil.

Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta mengaku tak mempermasalahkan keberadaan Wakil Presiden Boediono dalam rapat Sekretariat Gabungan (Setbag) pada Minggu malam kemarin. Namun yang terpenting PKS menyakini jika sikapnya masih tetap menolak rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut. "Saya kira, di Setgab pak Boediono yang pimpin tidak masalah dan sampai saat ini PKS masih bertahan (menolak kenaikan BBM)," ujar Anis disela-sela Rakornas PKS di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (6/3/2012).

Jakarta Aturan baru di DPR agar staf tidak berpakaian seksi diamini Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebagai tempat wakil rakyat berkantor, tentu di DPR mesti ada tata krama dan aturan sopan santun. Juru bicara PKS Mardani menjamin, staf anggota DPR dari PKS sudah mempelopori pakaian yang sopan bagi staf di DPR. Kalau tidak percaya, PKS mempersilakan datang dan melihat sendiri ke Gedung Nusantara I lantai 3 dan 4.

Anggota Komis IX DPR RI Herlini Amran mendesak Pemerintah dalam hal ini Kemenkes RI (Kementrian Kesehatan) segera membuat road map Kemandirian Bahan baku Obat Nasional dalam rangka ketersediaan, pemerataan dan keterjangkauan obat menghadapi BPJS Kesehatan tahun 2014.