Nasional

Fahira mengungkapkan, masa depan republik ini pada akhirnya akan tentukan sejauh mana para pemimpinnya menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dalam mengelola negeri ini.

Kekerasan terhadap anak kembali terjadi. Kali ini benar-benar menyesakkan dada karena korbannya masih bayi (1,5 tahun) yang meninggal dunia diduga akibat penganiayaan ibu kandungnya sendiri.

Anis Matta sangat di yakini mampu menjadi calon presiden Alternatif yang bisa membawa Indonesia terbang lebih tinggi serta bisa melakukan Lompatan besar untuk masa depan Indonesia yang lebih baik

Ecky menjelaskan, “Ada tiga hal yang perlu diperhatikan terkait kejadian pembobolan rekening yang merugikan nasabah perbankan akhir-akhir ini. Pertama, aspek teknologi informasi yang digunakan oleh perbankan.

Dengan regulasi ini, Pemerintah sedang menciptakan surga baru bagi para pekerja asing dan sebaliknya secara sadar perlahan-perlahan akan menyingkirkan pekerja domestik. Alasan bahwa kebijakan ini akan membuka arus investasi dari luar hanya omong kosong dan isapan jempol semata

JK, begitu ia akrab disapa, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap film jenis remaja itu. Menurutnya, film itu dapat memberikan dorongan kepada generasi muda untuk selalu mencintai masjid dan memakmurkannya serta selalu mencari solusi di masjid.

Setelah bertemu Grand Syaikh Al-Azhar di Kairo, Prof. Dr. Din Syamsuddin melanjutkan perjalanannya ke ibukota UEA, Abu Dhabi. Din hadir sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP) untuk bertemu Syaikh Abdullah bin Bayah. Pertemuan di Abu Dhabi nanti diadakan dalam rangka menyampaikan undangan dari Presiden RI untuk menghadiri

Komite III DPD RI mengapresiasi langkah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA) Yogyakarta yang mencabut aturan larangan penggunaan cadar bagi mahasiswinya di lingkungan kampus.

Fahira Idris menyayangkan kebijakan Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang akan melarang mahasiswinya untuk mengenakan cadar di dalam kampus.

dakwatuna.com - Jakarta (6/3) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) meminta Pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan pencabutan penghapusan Tenaga Kerja Asing (TKA) di sektor minyak dan gas. Kebijakan tersebut seakan menegasikan usaha Pemerintah untuk mendorong Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang lebih besar dalam sisi sumber daya manusia (SDM).