Asia

Pemerintah Uni Emirat Arab (UAE) menolak permintaan Mesir untuk membebaskan 11 warganya yang ditahan atas tuduhan melatih kelompok Islam tentang bagaimana menggulingkan pemerintahan. Ke-11 warga Mesir tersebut sebagian adalah anggota Ikhwanul Muslimin.

Mahmud Abbas mengatakan bahwa Persatuan Nasioanal merupakan satu-satunya cara untuk mencapai cita-cita nasional, dimana Al-Quds sampai saat ini masih menderita di bawah penjajahan Zionis Israel. Dalam pidato peringatan hari jadi Fatah, Abbas mengatakan, “Menjadi kewajiban kita semua sebagai bangsa Palestina, Arab, umat Islam untuk menyatukan usaha dan tekad kami dalam rangka membebaskan Al-Quds.

Sejumlah warga Palestina, termasuk seorang anak berusia dua tahun dilaporkan terluka akibat serangan puluhan pemukim ilegal Yahudi di sebuah desa di Utara Tepi Barat. Balita bernama Farah Nanseem itu terkena pukulan di kepalanya. Sejumlah warga zionis dari permukiman ilegal Esh Kodesh melakukan aksi menduduki wilayah Jalud pada sehari sebelumnya untuk mencegah warga Palestina bekerja di ladangnya.

Pemimpin Otoritas Nasional Palestina (Palestinian National Authority/PNA), Mahmud Abbas menandatangani dekrit untuk mengubah PNA menjadi "Negara Palestina" pada Sabtu (5/1) waktu setempat, demikian laporan kantor berita resmi WAFA.

Pemerintah Mesir telah menyita enam roket anti-tank dan anti-pesawat di Semenanjung Sinai, dan menduga penyelundup mungkin bermaksud mengirim semua itu ke Jalur Gaza, yang dikuasai HAMAS, kata beberapa sumber keamanan, Jumat (4/1)

Perdana Menteri Pemerintahan HAMAS di Jalur Gaza, Ismail Haniya, Sabtu (5/1), menyerukan pertemuan aktif dengan Fatah, guna melanjutkan pembahasan mengenai rekonsiliasi.

Presiden Palestina Mahmud Abbas menandatangani Peraturan Presiden yang berisikan penggunaan nama “Negara Palestina” di setiap surat-surat resmi dan instansi negara.

Sejak menguasai Gaza lima tahun ini, inilah pertama kalinya Hamas memberi izin perayaan milad Fatah di Jalur Gaza. Sebelumnya, Fatah juga mengizinkan perayaan milad Hamas di Tepi Barat. Situasi ini menumbuhkan harapan pemulihan hubungan antara kedua faksi terbesar di Palestina itu, yang selama lima tahun belakangan ini saling berseteru dan menguasai wilayah masing-masing.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Kamis (3/1), mengatakan Pemerintah Otonomi Nasional Palestina (PNA) mengalami krisis keuangan yang parah. "Kami berusaha sekuat mungkin membuat jaring pengaman finansial yang dijanjikan oleh negara Arab dalam pertemuan puncak Baghdad untuk menjadi kenyataan," kata Abbas sebagaimana dikutip oleh kantor berita resmi Palestina, Wafa.

"Sebagaimana kita membuka kalender baru di 2013, ini adalah saatnya bagi pemimpin kedua pihak itu menunjukkan kepemimpinan yang sesungguhnya. Mereka harus kembali ke meja negosiasi," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Victoria Nuland, seperti dikutip AFP, Kamis (3/1).