Afrika

Kantor Kepresidenan Tunisia mengumumkan (31/7/2015) perpanjangan ‘keadaan darurat’ di negara itu selama dua bulan, dimulai tanggal 3 Agustus 2015.

dakwatuna.com – Washington. Mantan Menteri Kehakiman Amerika Serikat Ramsey Clark meminta kepada aktivis HAM, politikus serta para pejabat yang memiliki pengaruh di Mesir untuk berusaha keras membebaskan Presiden Mesir Muhammad Mursi dan dikembalikan jabatan sahnya sebagai Presiden. Sebagaimana dilansir laman Islammemo.cc, Kamis (30/7/2015) pelepasan Mursi menurut Clark sebagai bentuk demokratisasi …

“Ini adalah kontrak yang luar biasa, akan memberikan banyak manfaat untuk rakyat Sudan. Cadangan emas yang ada di River Nile dan Red Sea mencapai 46 ribu ton.”

Sekilas tidak ada yang aneh dalam foto yang menampakkan Presiden Barack Obama berjalan di karpet merah saat menginspeksi pasukan pengawal istana di Addis Abeba, Ethiopia, Senin (27/7/2015) yang lalu.

Pengadilan tinggi di Libya menjatuhkan hukuman mati tembak kepada tiga orang petinggi pemerintahan rezim diktator Muammar Qaddafi, termasuk di antaranya putra Qaddafi, Saiful Islam Qaddafi, sebagaimana diberitakan Islam Memo (28/7/2015).

Mantan Presiden Tunisia, Munshif Al-Marzuqi, dalam wawancara dengan media Huffington Post, sebagaimana dikutip Islam Memo (27/7/2015), menyebutkan bahwa eksekusi mati Mursi adalah garis merah (red line) yang tidak boleh dilanggar rezim berkuasa di Mesir.

Beberapa stasiun televisi pendukung kudeta di Mesir beberapa hari ini menanyangkan kembali sebuah rekaman video yang menampilkan Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi tentang aksi bom syahid. Tayangan ini diedit supaya dikesankan sedang membicarakan Mesir, dan publik akan berpersepsi bahwa Ikhwanul Muslimin itu mendukung aksi teror di Mesir.

Pemerintah Saudi dituntut untuk memperbaiki kesalahan masa lalu dengan cara turut berperan menjatuhkan penguasa kudeta militer di Mesir. Pemerintah kudeta di Mesir dinilai gagal menjalankan perannya. Kesalahan-kesalahannya membuat Mesir berada di ambang kehancuran.

"Itu kabar dusta yang disebar oleh rezim kudeta, dengan tujuan membuat ragu para kader muda dan petinggi Ikhwanul Muslimin dan juga mereka yang pro-legitimasi," tegas Badie seperti dilansir laman Arabi21.com.

Hakim menunda pengadilan Presiden Mursi dan 10 orang lainnya dalam kasus ‘Kejahatan Spionase dengan Qatar’ hingga 2 Agustus mendatang. Sebab penundaan adalah kondisi kesehatan Presiden Mursi yang menurun.