Sebagaimana yang pernah diberita sebelumnya, pihak UNESCO terlah mengeluarkan resolusi seputar Kota Tua di Al-Quds, ditegaskan bahwa kota tersebut adalah milik Palestina dan tidak memiliki hubungan sama sekali dengan penjajah Israel.

Aksi seperti ini mengingatkan kembali dengan kondisi Mesir menjelang revolusi 11 Januari 2011, dimana sejumlah rakyat sipil turun ke jalan, dan langsung ditindak oleh aparat keamanan. Aksi yang semula dilakukan segelintir orang itu kemudian bak bola salju, hingga jutaan rakyat Mesir pada tanggal 28 Januari turun ke jalan dan menuntut turunnya Husni Mubarok yang kala itu sudah berkuasa selama 30 tahun.

Ali Ridho, direktur Lembaga pendidikan "Sepanjang hidup" milik kementerian Pendidikan Turki mengatakan, "Pendanaan pendidikan ini didapat dari Uni Eropa sebesar 300 juta Euro. Kebijakan tersebut merupakan kesepakatan Turki-Eropa dalam konteks kembali menerima para imigran."

Kendati demikian, pihak Israel tetap membiarkan jalan itu terbuka untuk umum, dan tidak membuat jalan alternatif khusus bagi orang Yahudi ataupun menerapkan jadwal buka-tutup. Jalan khusus dinilai hanya akan memudahkan orang-orang Palestina untuk menargetkan sasarannya. Adapun kebijakan buka-tutup jalan, tidak dilakukan karena dinilai justru meningkatkan kemarahan dan perlawanan warga Palestina

ISIS dikabarkan memblokade warga sipil yang hidup di desa itu sejak pertengahan tahun 2014 lalu. Lebih dari 3 juta orang menjadi pengungsi, keluar dari Irak sejak ISIS menguasai bagian Utara dan Barat Irak. Mereka juga telah menguasai sepertiga negeri itu sejak lebih dari dua tahun lamanya.

Mahmud Said Saidi (23 tahun) warga Palestina diadili oleh pengadilan Israel di Beer Sabee, selatan Palestina dengan tuduhan menyelundupkan senjata untuk gerakan Hamas di Jalur Gaza.

Erdogan kemudian menambahkan, kesimpulan itu ia dapatkan dengan bukti PKK masih bebas beraktifitas di Eropa. "Kami melihat bagimana Partai Buruh Kurdistan dengan bebas dan leluasa bergerak di Eropa," kritik Erdogan terhadap Eropa.

Deklarasi Balfour ini juga mengklaim bahwa Palestina merupakan tanah tanpa penghuni untuk diberikan kepada bangsa yang tak memiiki tanah. "Ini merupakan penyelewengan sejarah," bantah Abu Amr. Ia mengatakan, bangsa Palestina memiliki kekuatan sosial yang kuat dan sudah mengakar, mereka tumbuh sebagai keluarga, masyarakat sehingga tidak akan mudah untuk disingkirkan keberadaannya oleh entitas asing yang lain.

Walikota Zionis ini kemudian bermaksud melakukan survei terhadap aduan pemukim Yahudi di Al-Quds yang merasa tidak nyaman dengan suara adzan, untuk kemudian akan diminta mengecilkan volumenya menggunakan aturan UU Kebisingan Israel sebelum kemudian melarangnya secara total

Pernyataan ini sendiri muncul sebagai jawaban terhadap rancangan UU Israel yang disampaikan dihadapan lembaga parlemen Knesset. Dalam kesempatan itu dibahas nasib rumah-rumah warga Palestina yang tidak memiliki izin, bangunannya akan dirobohkan diganti dengan permukiman Israel yang didukung oleh UU Israel.