Home / Berita / Opini / Bendera, Literasi, dan Titik Temu

Bendera, Literasi, dan Titik Temu

Konten ini adalah kiriman dari pembaca dakwatuna.com. Kirimkan informasi, gagasan, pemikiran, atau pendapat dari Anda dalam bentuk tulisan kepada kami, klik di sini.
Ilustrasi. (Foto: blogspot.com)

dakwatuna.com – Setelah sebelumnya publik dibuat gaduh oleh fenomena perang tagar beberapa waktu silam, kini publik kembali dibuat gaduh oleh peristiwa yang sarat dengan isu keumatan. Kegaduhan yang sebelumnya berwatak politis kini bertransformasi menjadi sebuah fenomena keagamaan. Namun pada peristiwa -yang kemudian disusul oleh serangkaian aksi massa di sejumlah daerah- ini bukan berangkat dari peristiwa SARA namun lebih kepada gesekan yang terjadi di dalam tubuh umat Islam sendiri.

Perayaan hari santri nasional pada Oktober lalu dirayakan di sejumlah daerah dengan gegap gempita. Sejumlah daerah di Indonesia yang didominasi oleh masyarakat santri mengadakan perayaan akbar dalam memperingati hari santri ini. Hal ini cukup wajar mengingat pada era pemerintahan Joko Widodo, masyarakat santri mendapat perhatian khusus dari negara yang kemudian diejawantahkan oleh pemerintah dengan menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Sebuah hal baru sejak republik ini berdiri.

Namun sangat disayangkan perayaan sakral tersebut kemudian ternodai oleh ulah segelintir oknum dari Banser, salah satu ormas Islam yang melakukan tindakan pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat tauhid (Ar-rayyah) pada perayaan hari santri di Garut. Peristiwa ini kemudian tersiar luas melalui media sosial dan menuai banyak protes dan kecaman. Tidak sampai di situ, serangan netizen di dunia maya kemudian bertransformasi menjadi sebuah seruan aksi turun ke jalan yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Aksi tersebut sebagai wujud protes mengecam tindakan pembakaran bendera dan upaya mendesak aparat agar segera melakukan proses hukum secara tuntas terhadap pelaku pembakaran bendera. Pada satu sisi, pihak ormas yang bertanggungjawab melakukan pembakaran bendera tersebut memang menyesalkan tindakan yang terjadi di luar komando tersebut. Meskipun begitu mereka tetap yakin bahwa bendera yang dibakar tersebut bukanlah bendera tauhid namun bendera HTI, ormas yang telah dilarang pemerintah pada 2017 lalu.

Konflik kian menajam pada titik ini. Jika mencoba melihat secara bersih polemik yang terjadi di dalam panorama publik saat ini, maka kita akan melihat bahwa akar permasalahan dari polemik ini adalah persepsi. Pada kasus ini saya akan membagi kedua kelompok Islam yang tengah bersitegang ini menjadi dua, yaitu kelompok tradisionalis dan kelompok modernis.

Kelompok tradisionalis adalah kelompok dalam tatanan masyarakat muslim yang masih berpegang teguh pada tradisi. Perilaku keagamaan mereka merujuk pada tradisi yang pernah diwariskan oleh para mubalig di masa lalu yang menggabungkan antara Islam dengan tradisi lokal sebagai sarana untuk membumikan nilai Islam di tengah masyarakat. Kelompok ini menjadikan pesantren sebagai episentrum ilmu pengetahuan dan para Kiai sebagai sosok yang dihormati karena ke-faqih-an ilmunya. Kelompok ini diwakili oleh warga Nahdiyin dan kerap kali bersitegang dengan kelompok modernis perihal wacana bid’ah.

Kelompok kedua adalah kelompok modernis. Mereka adalah kelompok dalam tatanan masyarakat muslim yang terpengaruh oleh gagasan transnasional. Perilaku keagamaan mereka melihat bahwa Islam adalah sebuah tatanan atau sistem yang tidak hanya membatas pada dimensi peribadatan secara ritual namun juga menyinggung aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Konsep ini yang mereka namakan syumuliatul Islam atau Islam yang menyeluruh. Di samping itu, beberapa pendapat melihat kelompok ini sebagai gerakan yang juga memiliki misi untuk melakukan purifikasi ajaran Islam, yaitu sebuah upaya untuk memurnikan ajaran Islam sesuai dengan tuntunan Quran dan hadits, tanpa ada praktik penambahan dalam aspek ibadah.

Pada kesempatan ini penulis mencoba menelaah wujud penyikapan kedua kelompok ini dalam kerangka persepsi ketika disajikan sebuah case pembakaran bendera tauhid. Pada kesempatan pertama, penulis mencoba membedah persepsi yang digunakan oleh kelompok modernis ketika menyikapi polemik pembakaran bendera tauhid. Hal pertama yang disoroti adalah dari aspek sejarah bendera tauhid tersebut.

Dalam riwayat hadits dan historis, disebutkan bahwa bendera umat Islam di awal masa dakwah nabi Muhammad SAW adalah berwujud hitam dengan lafaz kalimat tauhid berwarna putih (Ar-rayah) dan bendera berwarna putih dengan lafaz kalimat tauhid berwarna hitam (Liwa’). Bendera Liwa’ pernah dipakai ketika peristiwa penaklukan Mekah oleh kaum muslimin setelah sebelumnya mereka terusir dari Mekah. Penaklukan Mekah yang dipimpin oleh Muhammad pada saat itu berlangsung dalam suasana damai. Bahkan ketika salah seorang sahabat hendak membalaskan dendam kepada penduduk kafir Quraisy, Muhammad mencegahnya dan menyerukan kepada para pengikutnya bahwa penaklukan Mekah bukan hari penuh amarah, namun hari untuk saling berkasih sayang. Akhirnya sebagai simbol persatuan antara penduduk Mekah dan Madinah, antara kelompok Muhajirin dan Anshar, bendera Liwa’ dikibarkan di tengah kota Mekah. Peristiwa sejarah ini menepis pandangan yang beranggapan bahwa bendera tauhid adalah bendera yang memiliki watak kekerasan bersebab bendera ini biasa digunakan ketika perang.

Di samping itu, bendera tersebut nyatanya menyimpan kisah humanis-heroik ketika peristiwa perang Uhud dan Mut’ah di masa awal dakwah Rasulullah. Pada peristiwa perang Uhud sekitar tahun 3 Hijriyah, bendera tersebut dimanfaatkan oleh Mushab Bin Umair untuk mengonsolidasikan pasukan muslim yang sempat tercerai berai oleh gempuran kafir Quraisy. Dalam tradisi perang klasik, bendera selain berfungsi sebagai panji identitas, ia juga berfungsi sebagai medium komunikasi pasukan dan sumber kekuatan moral pasukan. Sehingga bisa dilihat bahwa sebuah bendera berperan sebagai jantung yang menyuplai energi moral ke segenap pasukan yang tengah bertempur. Jadi, ketika bendera tersebut tumbang maka remuklah moral pasukan seketika. Oleh karenanya, Mushab bin Umair rela mati-matian mempertahankan bendera Liwa’ agar tetap kokoh berdiri di tengah kelebat pedang dan panah pasukan musuh. Mushab bin Umair harus kehilangan kedua tangannya bahkan nyawanya demi mempertahankan bendera tersebut agar tetap kokoh berdiri dan hal serupa pun terjadi ketika perang Mut’ah dan menimpa Zaid bin Haritsah, Ja’far Bin Abi Thalib, dan Abdullah Bin Ruwahah yang syahid setelah sebelumnya saling berusaha-bergantian dalam rangka menjaga agar bendera tersebut tumbang atau jatuh ke tangan musuh.

Jadi, bisa dicermati bahwa kelompok modernis melihat bendera tauhid tersebut dari sisi historis yang menyimpan nilai-nilai pengorbanan, perjuangan, dan penghormatan. Di samping itu kelompok modernis melihat bahwa bendera tauhid adalah simbol yang merepresentasikan sebuah cita-cita dan harapan besar tentang persatuan umat Islam yang saat ini tengah terjerembab dalam kemunduran untuk bisa bangkit dan kembali menjadi pemimpin peradaban di bawah naungan kalimat “Tiada Tuhan Selain Allah dan Muhammad Rasul Allah”.

Sedangkan kelompok tradisionalis melihat dengan cara berbeda. Mereka melihat bendera tauhid tersebut dengan perspektif peristiwa sosial-politik kontemporer. Kelompok ini melihat bahwa bendera tersebut adalah atribut HTI, salah satu ormas yang dilarang pemerintah 2017 lalu karena kerap kali menyerukan sistem khilafah. Hal ini cukup beralasan mengingat dalam setiap aksinya, HTI kerap kali mengenakan bendera ini sebagai atribut gerakan. Pandangan ini semakin dikuatkan oleh derasnya pemberitaan di media yang kerap kali menyebut atau menuliskan bendera tauhid tersebut sebagai bendera HTI sehingga membentuk opini publik secara umum dan menggeser hakikat dari identitas bendera tersebut. Selain itu, jika menyadur pada klarifikasi yang disampaikan oleh GP Ansor perihal upaya “mengamankan” bendera tersebut sebenarnya legal dilakukan karena dalam kesepakatannya ketika menghelat acara perayaan Hari Santri Nasional tersebut hanya bendera merah putih yang diperkenankan berkibar. Namun ketika di lapangan terjadi kondisi force majeur, di mana bendera tersebut nyatanya dibawa oleh salah satu peserta dan akhirnya diamankan dengan cara dibakar di tempat umum dengan beramai-ramai seraya menyanyikan yel-yel. Jika meninjau dari aspek psikologi massa pada saat itu, bisa dipahami bahwa euforia perayaan hari santri tersebut mendorong terjadinya sebuah ekses dalam berperilaku. Terlebih, secara sosial-ideologis Banser dan HTI adalah dua buah ormas yang saling berhubungan secara antagonistis (berhadapan-bertentangan) dan terkristalisasi pada sikap permusuhan yang tumbuh dan berkembang di antara para anggotanya, sehingga menurut hemat penulis, pembakaran bendera tauhid-yang dianggap atribut HTI- dilakukan dalam dimensi permusuhan terhadap ormas HTI bukan dalam dimensi penistaan simbol agama apalagi permusuhan terhadap umat Islam. Selain itu, motif pelaku dalam melakukan pembakaran tersebut lebih didasari pada sikap fanatisme dan ahistoris.

Agenda Politik di Balik Polemik?

Bagaimana aktor politik bermain dalam polemik ini? apakah tujuan utama dari mereka? Siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan?

Sederet pertanyaan tersebut coba penulis wartakan untuk memudahkan alur narasi tulisan ini. Memasuki masa kontestasi politik 2019 ini kita dituntut cermat dalam menelaah dan melihat secara jernih akar permasalahan, kronologi, serta tujuan atau goal dari isu yang tumbuh dan berkembang saat ini, termasuk isu keumatan ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa peristiwa ini kerap kali disinggung berkorelasi dengan kontestasi politik nasional. Ada spekulasi yang berkembang bahwa peristiwa ini berubah menjadi kegaduhan nasional bersebab ditunggangi oleh kubu oposisi. Menyadur dasar argumen yang disampaikan bahwa hanya di masa pemerintahan Jokowi, umat Islam kerap kali dimarginalisasi melalui sikap abai bahkan “konfrontatif” pemerintah terhadap isu umat Islam seperti polemik penistaan agama oleh Ahok, persekusi ulama, bahkan kriminalisasi ulama seperti yang terjadi pada Habib Riziq Shihab yang sampai saat ini masih bertahan dalam suakanya di Arab Saudi. Serangkaian peristiwa ini kemudian menjadi bahan bakar yang terus dipompa untuk memunculkan sentimen umat Islam terhadap ruling party saat ini. Begitu pun sebaliknya, dalam sebuah acara diskusi pada acara yang cukup tenar di salah satu TV nasional, narasumber yang merupakan Tim Kampanye Nasional kubu incumbent, menuding bahwa peristiwa pembakaran bendera ini sebagai bagian dari “operasi sunyi” untuk menciptakan instabilitas politik.

Terlepas dari semua asumsi di atas yang berwatak politis, penulis justru melihat ada pemain yang bersembunyi dibalik polemik ini. Disadari atau tidak, polemik ini nyatanya semakin mempertajam polarisasi di tubuh umat Islam sendiri. Polarisasi yang sebelumnya berwatak politis, perihal pilihan politik yang menyajikan pemimpin yang berlatar belakang ulama dengan pemimpin yang didukung oleh ijtima ulama. Masih pada momentum yang sama ketika publik dibuat bingung oleh definisi ulama yang sebenarnya sehingga menyulut klaim masing-masing pihak. Setelah publik dibuat resah dengan percekcokan dalam dimensi agama, kemudian disusul oleh peristiwa pembakaran bendera ini yang akhirnya membuat percekcokan berubah menjadi sebuah pertengkaran. Kelompok Islam tradisionalis dan modernis saling berhadapan-bertentangan satu sama lain dalam dimensi sosial-politik.

Barangkali ini yang menjadi tujuan utama dari agenda politik tersebut. Bukan untuk menjatuhkan elektabilitas incumbent apalagi menciptakan instabilitas politik. Muara dari kegaduhan ini adalah untuk menciptakan perseteruan tiada putus di tubuh umat Islam sendiri. Mereka menyadari bahwa Indonesia bukan negara Islam, tetapi memiliki jumlah muslim terbesar di dunia. Ada kekuatan terpendam di sana yang tengah menunggu untuk dikaryakan. Namun mereka sadar bahwa proses pencarian , penemuan, dan pengkaryaan kekuatan tersebut memakan waktu bahkan bisa dibatalkan ketika umat Islam terus dibuat berseteru dengan sesamanya. Memanfaatkan perbedaan karakter di dalam tubuh umat Islam, mereka sadar bahwa hanya ini yang bisa menyulut percekcokan di antara sesama. Maka mereka optimalkan celah ini untuk mempertajam perbedaan ini dengan menggunakan corong para pelacur intelektual dan media.

Sebenarnya agenda pecah-belah ini bisa dibatalkan jika kita bersedia mengambil satu di antara banyak alternatif yang tersaji. Literasi adalah kunci untuk membersihkan alam pikiran kita dari percekcokan ini. Salah satu kelemahan dari sebagian umat Islam adalah ketidakmampuan dalam membaca kondisi realitas saat ini serta menghubungkan pola-pola peristiwa yang terjadi di masa lalu-saat ini-masa depan. Ketidakmampuan dalam melakukan pembacaan secara kritis atas fenomena yang terjadi membuah sikap reaksioner sehingga mudah menghakimi. Mungkin ini menjadi sebuah pertanda bahwa semakin kita menjauhi ilmu maka tercabutlah kehendak untuk berpikir bersih, terangkatlah kemampuan untuk mengelola diri, dan hilanglah kemuliaan dari dalam diri. Namun pada satu sisi ada sebagian umat Islam yang memiliki pengetahuan yang tinggi. Mereka memiliki bacaan segudang dan gelar akademik yang tidak sembarang, tetapi disayangkan hal tersebut kerap kali untuk sekadar mendapat pengakuan duniawi bahkan kerap kali dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki hanya dimanfaatkan untuk kepentingan duniawi bahkan jika itu harus mengkhianati khittah-nya sebagai seorang muslim.

Syahdan, konsep literasi seperti apa yang dibutuhkan umat saat ini?

Menyadur tulisan guru saya, Syafi’i El Bantani, bahwa spirit literasi kita, dalam konteks ini adalah membaca seharusnya tidak lepas dari menyematkan nilai spiritual di dalamnya. Pada surat Al-alaq ayat 1-5 kerap kali dijadikan sebagai landasan ideologis tentang pentingnya literasi. Namun sayangnya kita kerap kali berhenti pada teks “iqra”. Seharusnya kata ‘iqra” ini tidak dilepaskan dari kata “bismirabbik” sehingga konsekuensi dari pembacaan tersebut jelas akan berbeda jika dibaca parsial dan menyeluruh.

Tatkala membaca tanpa kerangka bismirabbik, maka ia hanya sekadar bernilai membaca, menambah pengetahuan. Tidak ada jaminan bahwa pengetahuan yang diperoleh akan menuntun pada kemaslahatan. Tidak ada jaminan dengan wawasan yang dimiliki akan mewujud pada keberpihakan. Barangkali ini yang menjadi penyebab atas banyaknya para intelektual yang justru melacurkan ilmunya untuk membelokkan bahkan menutupi kebenaran. Namun ketika aktivitas membaca disertai kerangka bismirabbik, di dalamnya maka ia akan bernilai ibadah. Membaca yang diiringi dengan telaah, teliti, dan refleksi akhirnya akan menuntun sang pembaca untuk semakin meningkatkan ketakwaannya pada Allah. Sehingga manifestasi dari ketakwaannya tersebut akan mewujud pada keberpihakan. Ilmu pengetahuan yang dimiliki adalah senjata untuk menolong sesama dari kemelaratan, kemunduran, bahkan perseteruan tiada putus. Maka dari itu, ada baiknya jika kita melakukan refleksi. Meluruskan kembali cara kita melihat dan berlaku terhadap tradisi literasi kita saat ini. Menempatkan nilai dan orientasi kita dalam menambah pengetahuan melalui membaca pada tempat yang bijak. Agar ilmu menjadi wahana untuk melihat sesuatu dengan jernih, agar ilmu menjadi wahana untuk mencari titik temu, bukan seteru, dan agar ilmu menjadi penuntun untuk menciptakan peradaban yang lebih maju.

Kita tidak perlu bersepakat dalam satu atau dua hal. Kita hanya perlu merawat ketidaksepakatan dalam bingkai kedewasaan. Dan pastikan bahwa meskipun kita berbeda dalam cara, tetap satu dalam cita-cita. Wallahu a’lam. (dakwatuna/hdn)

Redaktur: Ardne

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Aditya Nurullahi

Lihat Juga

Pernyataan Sikap PP Pemuda PUI Tentang Insiden Pembakaran Bendera Tauhid di Garut