Home / Berita / Internasional / Asia / Palestina ‘Seret’ Amerika Serikat ke Mahkamah Internasional

Palestina ‘Seret’ Amerika Serikat ke Mahkamah Internasional

Ivanka Trump saat peresmian Kedubes AS di Al-Quds. (Aljazeera)
dakwatuna.com – Den Haag. Palestina mengajukan gugatan terhadap Amerika Serikat kepada Mahkamah Internasional. Gugatan dilayangkan untuk keputusan Washington memindah kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Al-Quds (Yerusalem) Mei lalu.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Jumat (28/09) lalu, Mahkamah Internasional (ICJ) mengatakan bahwa Palestina berpendapat pemindahan kedubes itu melanggar Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Dalam apikasinya, Palestina berpendapat bahwa konvensi itu mengharuskan pendirian kedubes di negara penerima. “Status khusus Yerusalem” juga berarti AS melanggar kewajiban internasionalnya ketika memindahkan kedutaan ke sana, menurut Palestina.

Menurut pernyataan ICJ, Palestina meminta mahkamah menyebut pemindahan itu sebagai tindakan ilegal, serta memerintahkan AS untuk menarik kembali kedutaannya dari Yerusalem.

Pada Sabtu (29/09) kemarin, Menlu Palestina Riyad al-Malki menjelaskan perihal tuntutan tersebut. Menurutnya, tuntutan itu sejalan dengan kebijakan Negara Palestina.

“Tujuannya untuk melestarikan karakter kota suci Yerusalem baik dalam dimensi spiritual, agama maupun budaya yang unik,” jelasnya.

Al-Malki menambahkan, “Kami senantiasa membela hak-hak kami, bangsa kami tidak ragu-ragu dan menolak semua bentuk pemerasan politik dan keuangan.”

Ralph Wilde, seorang pengacara internasional yang berbasis di University College London, mengatakan mahkamah harus memutuskan dulu apakah Palestina dianggap sebagai negara bangsa.

Ia mencatat bahwa Majelis Umum PBB telah mengakui Palestina sebagai negara non-anggota, “yang harus diselesaikan oleh pengadilan dalam keputusan ini”.

“Kasus ini sebagian akan bergantung pada pertanyaan kenegaraan Palestina, dan itu belum pernah terjadi di Mahkamah Internasional,” kata Wilde kepada Al Jazeera.

“Yurisdiksi pengadilan hanya akan mungkin jika dapat disimpulkan bahwa Palestina memenuhi tes hukum internasional untuk kenegaraan.”

Presiden AS Donald Trump mengumumkan relokasi kedutaan Amerika di Israel pada bulan Desember 2017, dan memicu kemarahan internasional. (whc/dakwatuna)

Redaktur: William Ciputra

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
William Ciputra
William Ciputra dilahirkan di Jakarta, 16 Agustus 1993. Pemuda yang juga berdarah Tionghoa dari sang ayah itu mengenyam pendidikan dasar dan menengah pertama di Kab. Tulungagung Jawa Timur. Setelah itu, ia hijrah dan melanjutkan sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah (MA) As-Salam Rimbo Bujang Jambi. Kemudian, ia melanjutkan studi di Ma'had Aly An-Nuaimy Jakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwah Depok.Saat ini, selain sebagai redaktur di Dakwatuna.com, ia juga tercatat sebagai Staf Tarbawi di Ma'had An-Nuaimy. Selain itu, ia juga tercatat sebagai Sekretaris Yayasan Fii Zhilalil Quran Jambi. Sebuah yayasan yang membawahi lembaga pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah.

Lihat Juga

Qatar: Negara Kami Jauh Lebih Kuat meski Diboikot

Organization