Hal itu disampaikan Coveney saat konferensi pers bersama setelah dikunjungi Menlu Palestina Riyad al-Maliki, yang tengah mendampingi Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas.
“Kami telah membuat pilihan untuk tidak secara resmi mengakui negara Palestina dulu,” kata Irish Times mengutip Coveney.
“Tetapi jika keputusasaan ini berlanjut dalam hal dialog yang tengah berjalan, kami akan dipaksa untuk meninjau itu untuk alasan yang jelas, karena aku pikir banyak negara lain di Eropa juga (mengakui Palestina),” tambahnya.
Menurut Coveney, negaranya siap mengakui negara Palestina berdaulat sebagai bagian dari proses perdamaian. Namun jika pembicaraan Palestina-Israel terus tanpa hasil, imbuhnya, “Kita mungkin harus melupakan yang kedua itu”.
Al-Maliki berada di Dublin bersama Abbas, dan keduanya juga bertemu Taoiseach (perdana menteri) Leo Varadkar dan Presiden Michael D. Higgins selama persinggahan mereka dalam perjalanan menuju New York untuk menghadiri Sidang Umum PBB pekan depan.
Abbas diharapkan meminta komunitas internasional untuk menyelamatkan solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina, atau benar-benar meninggalkannya sama sekali.
Dalam konferensi pers tersebut, Coveney ditanya pendapatnya soal Israel yang disebut sedang menjalankan rezim bergaya apartheid.
“Kita menyaksikan pendudukan di wilayah Palestina,” responnya.
“Dan selama pendudukan itu terjadi, kita melihat ekspansi pemukiman Israel ke tanah Palestina. Bagi kami itu ilegal.”
Juga berbicara tentang penutupan kantor Organisasi Pembebasan Palestina di Washington oleh pemerintah AS. Coveney mengatakan “kita perlu dialog berkelanjutan jika kita ingin membuat terobosan dalam proses perdamaian Timur Tengah.”
“Kami percaya memutus jaringan komunikasi merupakan ide yang buruk,” pungkasnya. (whc/dakwatuna)
Konten ini telah dimodifikasi pada 23/09/18 | 20:16 20:16