Hamas: Antara Bersatu dengan Fatah dan Bersepakat dengan Israel

dakwatuna.com – Jalur Gaza. Pada hari Sabtu lalu, Otoritas Palestina tiba di Mesir guna mendiskusikan rekonsiliasi dengan Hamas dan melanjutkan negosiasi zona de-eskalasi di Jalur Gaza. Kunjungan dilakukan setelah ketegangan selama beberapa pekan antara Ramallah dan Kairo.

Mesir telah mendapat lampu hijau dari Amerika Serikat dan Israel untuk menjembatani rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah. Diharapkan keduanya membentu pemerintahan satu sehingga memungkinkan bagi Otoritas Palestina untuk kembali berkuasa atas Gaza.

Selain itu, Mesir juga menjadi mediator dalam pembicaraan gencatan senjata jangka panjang antara Hamas dan Israel.

Namun, mengingat kerasnya hubungan antara dua faksi Palestina tersebut, sangat tampak bahwa mereka lebih siap berdamai dengan Israel daripada harus bersatu.

Sebab goyahnya pembicaraan rekonsiliasi

Bulan lalu merupakan peringatan 11 tahun perpecahan politik antara Hamas dan Fatah. Tahun 2006, Hamas memenangkan pemilu di Gaza, sementara Fatah tidak mengakuinya. Setelah bentrokan terjadi di antara keduanya, pendukung Fatah diusir dan Israel mulai memberlakukan blokade atas Gaza.

Sejak saat itu, banyak pihak mencoba peruntungan sebagai penengah, mulai dari Mesir, Qatar, Arab Saudi hingga Yaman. Meskipun ada sejumlah penandatanganan oleh Hamas dan Fatah – terakhir di Kairo pada 2017 – namun rekonsiliasi efektif keduanya belum terwujud.

Akhir Juli lalu, Mesir menyusun program rekonsiliasi yang mengurai langkah-langkah yang harus diambil kedua pihak. Hamas setuju, namun Fatah baru-baru ini menyebut tidak akan mematuhinya. Sebaliknya, Mahmoud Abbas justru mengeluarkan tuntutan keras, termasuk penyerahan Gaza oleh Hamas. Ramallah ingin kendali penuh atas Gaza sebagai imbalan dari rekonsiliasi.

Di sisi lain, Israel cukup menyadari bahwa perang dengan Hamas akan menimbulkan risiko keamanan, ekonomi dan politik yang cukup tinggi. Hamas memiliki senjata yang mungkin tidak menimbulkan kerusakan besar, namun serangan massal tentu akan melumpuhkan kota-kota Israel. Perang terakhir membuktikan bahwa Hamas mampu menginfiltrasi dan menyerang jauh ke dalam wilayah musuh.

Bagi Israel, tentu itu merupakan kerugian ekonomi besar. Lusinan tentara dan warga sipil terbunuh dan terluka. Sementara bagi pemerintah akan menjadi risiko politik serius. Pada saat yang sama, ada juga risiko bahwa Israel akan gagal menghapus Hamas dari Jalur Gaza dan akan menghadapi jalan buntu yang sama di Gaza seperti saat ini. (whc/dakwatuna)

Redaktur: William

Beri Nilai:

Tentang William