Home / Berita / Internasional / Afrika / Akankah Djibouti Jatuh Akibat Perangkap Utang Cina?

Akankah Djibouti Jatuh Akibat Perangkap Utang Cina?

Upacara pembukaan pangkalan militer baru Cina di Djibouti. (FP/Getty Images)
dakwatuna.com – Djibouti. Djibouti terletak 2.500 mil jauhnya dari Sri Lanka, namun negara Afrika Timur itu kini menghadapi kesulitan serupa dengan rekan sejawatnya di seberang lautan itu beberapa tahun lalu. Kesulitan itu adalah jumlah utang ke Cina yang lebih besar dari kemampuannya membayar.

Di kedua negara itu, uang digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur di bawah pengawasan Satu Sabuk Satu Jalur Cina. Sri Lanka memeras lebih dari $ 8 miliar utang kepada bank-bank Cina dengan suku bunga setinggi 7%. Dengan hampir semua pemasukannya menuju pembayaran utang, tahun lalu Sri Lanka terpaksa menyerahkan 70% saham dan sewa 99 tahun ke pelabuhan baru buatan Cina di Hambantota.

Djibouti diproyeksikan mengambil utang publik senilai 88 persen dari PDB negara secara keseluruhan, yaitu sekitar $ 1,72 miliar. Menurut laporan yang dirilis pada Maret lalu oleh Pusat Pengembangan Global, Cina memiliki bagian terbesarnya.

Kemungkinan, hal itu juga membuat negara menyerahkan beberapa aset utamanya ke Cina.

Presiden Cina Xi Jinping memang getol memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang. Namun para analis kebijakan memperingatkan nasib negara-negara kecil itu terkait kemampuan mengembalikan pinjaman.

Inisiatif Satu Sabuk Satu Jalan milik Xi menjelma jadi permata mahkota dari kebijakan luar negerinya sejak 2013, tak lama setelah berkuasa. Pejabat pemerintah secara tertatur meembicarakan inisiatif ini, sementara media-media dengan senang hati menyebarluaskannya.

Tapi banyak proyek terhenti di awal perencanaannya, dan jumlah dolar yang dilampirkan tidak jelas.

Lebih penting lagi, negara-negara yang terlibat sering tergoda oleh daya tarik proyek-proyek infrastruktur besar yang secara finansial tidak stabil. Delapan dari 68 negara yang terlibat dalam Inisiatif Satu Sabuk Satu Jalan saat ini menghadapi tingkat utang yang tidak berkelanjutan, termasuk Pakistan dan Maladewa, menurut laporan Pusat untuk Pembangunan Global.

Dengan penuh kerentanannya, Djibouti tetap ingin bekerja dengan Beijing. Mereka bekerja sama dengan China Merchants Ports Holdings Company, atau CMPort — perusahaan milik negara yang sama yang menguasai Pelabuhan Hambantota di Sri Lanka — untuk membangun Pelabuhan Serba Guna Doraleh. Proyek itu selesai pada Mei 2017.

Awal bulan ini, Presiden Djibouti, Ismail Omar Guelleh menggambarkan Zona Perdagangan Bebas Internasional Djibouti yang baru, sebagai “harapan bagi ribuan pencari kerja muda.” Zona itu merupakan usaha 3,5 miliar dolar dengan Cina.

Tetapi perkembangan yang paling penting di Djibouti – dan yang paling mengkhawatirkan bagi Amerika Serikat – adalah pangkalan militer luar negeri pertama Cina, yang terletak 6 mil dari pangkalan permanen militer AS di Afrika. Dari Camp Lemonnier, di mana sekitar 4.000 pasukan AS ditempatkan, Amerika Serikat mengoordinasikan operasi di “area permusuhan aktif” di Somalia dan Yaman.

Pada tahun lalu, para diplomat dan jenderal AS telah semakin khawatir pangkalan itu akan memberikan pijakan bagi Cina di Selat Bab el-Mandeb, sebuah chokepoint strategis dalam perdagangan maritim internasional. Sekitar 4% dari pasokan minyak global melewati jalur air yang menghubungkan Teluk Aden dengan Laut Merah ini setiap tahunnya.

Jenderal Thomas Waldhauser, yang memimpin Komando Afrika AS, mengatakan agar Amerika Serikat “hati-hati memantau perambahan Cina dan kehadiran militer yang muncul” di Djibouti. Hubungan lokal antara dua kekuatan besar ini telah menjadi sangat tegang pada tahun 2018, dengan masing-masing keluhan terhadap satu sama lain.

Cina pada bagiannya, menyatakan bahwa fasilitas angkatan laut akan berfungsi sebagai pusat logistik untuk misi-misi anti pembajakan, kemanusiaan, dan evakuasi darurat. Latihan amunisi hidup yang dilakukan di pangkalan harus ditafsirkan sebagai latihan yang “sah dan masuk akal” untuk operasi kontraterorisme, seorang komentator mengatakan kepada Global Times milik negara.

Seorang perwira intelijen Angkatan Darat India yang sudah pensiun mencatat pada September lalu bahwa fasilitas seluas 200 acre itu mencakup setidaknya 10 barak, satu depot amunisi, dan sebuah helipad. Empat lapis pagar pelindung mengelilingi perimeter; dua pagar dalam memiliki tinggi delapan hingga 10 meter dan bertabur dengan pos penjaga.

Basis logistik itu ternyata merupakan sebuah benteng yang dapat menampung ribuan tentara. Lebih dari 2.500 personil penjaga perdamaian Cina telah ditempatkan di negara-negara seperti Sudan Selatan, Liberia, dan Mali.

“Tidak ada tempat lain di dunia di mana militer AS berada di dekat negara yang dianggap pesaing strategis,” Kate Almquist Knopf, Direktur Departemen Pertahanan Afrika untuk Kajian Strategis.

“Ini bukan sesuatu yang digunakan Pentagon,” katanya.

Salah satu kekhawatiran adalah bahwa pemerintah Djibouti, yang menghadapi peningkatan utang dan ketergantungan pada penggalian sewa, akan ditekan untuk menyerahkan kendali atas Camp Lemonnier ke Cina.

Dalam sebuah surat kepada Penasihat Keamanan Nasional John Bolton pada bulan Mei, Senator James Inhofe (R-Okla.) dan Senator Martin Heinrich (DN.M.), menulis bahwa Presiden Guelleh tampaknya bersedia “menjual negaranya ke penawar tertinggi”.

“Djibouti sekarang diidentifikasi sebagai salah satu dari negara-negara yang berisiko tinggi tertekan utang. Jadi, itu seharusnya mengirim semua jenis alarm lonceng untuk Djibouti dan juga untuk negara-negara yang benar-benar bergantung pada Djibouti, seperti Amerika Serikat,” Joshua Meservey, seorang analis kebijakan di Heritage Foundation.

“Para pembuat kebijakan menjadi semakin sadar akan hal ini. Tantangannya adalah bahwa tidak ada rasa yang kuat tentang bagaimana mendorong kembali secara efektif atau bersaing dengan China dalam beberapa masalah ini.”

Analis lainnya percaya ekspansi utang China bisa menjadi bumerang bagi Beijing. Jonathan Hillman, dari Pusat Kajian Strategis dan Internasional, mengatakan bahwa salah satu “dimensi yang kurang dihargai” dari proyek peminjaman predator Cina di Afrika adalah ketidakpastian yang ditimbulkan oleh Beijing dengan membagikan triliunan dolar ke luar negeri.

“Jika proyek-proyek ini tidak berjalan dengan baik, ada risiko keuangan dan reputasi ke Cina,” kata Hillman. (whc/dakwatuna)

Redaktur: William Ciputra

Beri Nilai:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
William Ciputra
William Ciputra dilahirkan di Jakarta, 16 Agustus 1993. Pemuda yang juga berdarah Tionghoa dari sang ayah itu mengenyam pendidikan dasar dan menengah pertama di Kab. Tulungagung Jawa Timur. Setelah itu, ia hijrah dan melanjutkan sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah (MA) As-Salam Rimbo Bujang Jambi. Kemudian, ia melanjutkan studi di Ma'had Aly An-Nuaimy Jakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Qudwah Depok.Saat ini, selain sebagai redaktur di Dakwatuna.com, ia juga tercatat sebagai Staf Tarbawi di Ma'had An-Nuaimy. Selain itu, ia juga tercatat sebagai Sekretaris Yayasan Fii Zhilalil Quran Jambi. Sebuah yayasan yang membawahi lembaga pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah.

Lihat Juga

Kekuatan Diplomatik Turki Selamatkan 4 Juta Orang di Idlib, Suriah