Menerka Masa Depan Hubungan Ikhwanul Muslimin dengan Rezim Kudeta Mesir

dakwatuna.com – Kairo. Jamaah Ikhwanul Muslimin segera membantah informasi yang tersebar bulan Februari lalu. Kala itu tersebar kabar bahwa sejumlah petinggi Ikhwan yang dipenjara tengah dalam pembicaraan dengan rezim Abdul Fattah As-Sisi.

Tidak ada perundingan apapun dengan “rezim militer fasis”, kata Ikhwan dalam sebuah pernyataannya. Namun di saat yang sama, mereka tak menampik kemungkinan perundingan di masa mendatang. Ikhwan juga mensyaratkan Mursi sebagai lawan bicara utama.

“… Muhammad Mursi akan bertanggung jawab terhadap setiap komunikasi atau perundingan di masa mendatang …”

Secara perlahan, mulai terungkap bahwa kedua pihak melakukan kontak di beberapa titik dalam setahun terakhir. Namun, perundingan gagal karena As-Sisi tetap mengabaikan Mursi, satu hal yang tak dapat diterima oleh pendukung loyal Mursi di tubuh Ikhwan.

“As-Sisi mengirim utusan ke penjara untuk berbicara dengan beberapa pemimpin Ikhwanul Muslimin. Salah satu utusannya adalah mantan jenderal Mesir. Kami tidak bisa menyebut namanya,” kata Hamza Zawba, juru bicara Partai Kebebasan dan Keadilan – sayap politik Ikhwanul Muslimin – kepada TRT World.

Rezim Mesir ingin mendapatkan komitmen dari para pemimpin bahwa mereka memberikan legitimasi kepada pemerintah AS-Sisi. Namun pemimpin Ikhwan punya tanggapan bulat (menolak legitimasi), imbuhnya.

“Berbicaralah dengan presiden, Mursi.”

Dari balik jeruji, Mursi masih bersikeras dengan statusnya sebagai presiden sah Mesir dan menolak memberikan legitimasi pada As-Sisi. Pengikut Morsi juga terus melawan meskipun menghadapi ancaman.

Di pihak lain, As-Sisi telah mengkonsolidasikan cengkeramannya atas Mesir terutama dengan memenangkan pemilihan presiden yang kontroversial awal tahun ini. Dengan begitu, siapa pun dapat menebak apakah kedua politik kelas berat dapat bernegosiasi.

Hal semacam ini bukan pertama kali terjadi di Mesir, di mana rezim diktator mendekati Ikhwanul Muslimin untuk mendapatkan legitimasi.

Para pemimpin otokratis Mesir, mulai dari Gamal Abdul Nasser, Anwar Sadat, hingga Hosni Mubarak, semuanya mencari rekonsiliasi dengan Ikhwan. Tujuannya untuk menghindari kerusuhan sosial yang tengah berkembang.

“Ada indikasi pembicaraan yang sedang berlangsung,” antara Ikhwan dan Rezim, kata Mehmet Bulovali, pengamat politik asal Irak. Ia telah lama menjadi anggota cabang Ikhwan di Irak.

Sementara menurut Zawba, As-Sisi masih menggunakan aktivis yang dipenjara sebagai alat tawar-menawar untuk mendapat konsensi maksimal.

Salah seorang penguasaha paling berpengaruh di Mesir, yang juga memiliki jaringan televisi, pernah mengunjungi Mantan Mursyid Ikhwan, Muhammad Mahdi Akif, di rumah sakit penjara, tutur Zawba.

“Mereka mendiskusikan kemungkinan rekonsiliasi,” terangnya. Namun Zawba tak menyebut nama pengusaha yang dimaksud.

Apa yang akan dilakukan Ikhwan?

Bulovali kemudian mengkritik kepemimpinan Ikhwan dalam beberapa dekade terakhir. ia mengatakan, Ikhwan di Mesir harusnya bisa mengadopsi agenda politik yang dijalankan oleh Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) di Turki. Seperti diketahui, partai itu berhasil berkuasa dari tahun 2002 hingga detik ini.

“Gerakan seperti Ikhwanul Muslimin tidak bisa membela dua pandangan yang saling bertentangan pada saat yang bersamaan. Entah harus mengadvokasi agenda politik penuh, atau menarik diri dari agenda politik sepenuhnya. Begitulah adanya,” kata Bulovali.

“Jika Gerakan ingin berkuasa (atau minimal ingin relevan dalam politik), itu perlu memperbaiki masalah rakyat biasa.” Masa lebih peduli tentang ekonomi dan kebijakan sosial daripada pertarungan ideologi, lanjut Bulovali.

“Jika Anda tak memiliki kepemimpinan yang bersatu, Anda akan mudah dipecah dan dimanipulasi ketika penguasa menyerang (seperti yang terjadi sejak kudeta Mesir).”

Senada dengan itu, Zawba juga mendukung bahwa partai politik tidak boleh bergantung pada komunitas tertentu. Apakah itu organisasi seperti Ikhwanul Muslimin atau lembaga keagamaan seperti gereja Koptik.

“Jemaat (majelis) seharusnya tidak memainkan peran politik secara langsung. Mereka seharusnya tidak membentuk partai. Partaiku seharusnya tidak bergantung pada Ikhwanul Muslimin,” kata Zawba.

“Semuanya bisa punya salah, dan kami membuat kesalahan. Tetapi pada saat itu, kami tidak punya pilihan lain.”

Tahun lalu, dalam sebuah wawancara dengan TRT World, Talaat Fehmi, juru bicara Ikhwan, susah payah dalam menjelaskan sikap Ikhwan saat ini pada rezim Mesir. Dia lebih bersemangat untuk mendiskusikan ideologi Ikhwan.

“Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah hal yang benar, yang tidak memiliki batas waktu. Kebenaran akan mengikuti jalannya sendiri, tak peduli kapan akan sampai,” kata Fehmi.

Ketika didekati dengan pembahasan dalam artikel ini, Fehmi terdengar lebih rekonsiliatif. Meskipun ia sangat menyangkal bahwa telah terkahi perundingan antara rezim Mesir dengan Ikhwan.

“Ikhwanul Muslimin telah mengatakan ini sebelumnya bahwa siap untuk solusi yang akan membawa negara keluar dari krisis ini. Tapi … itu tidak bertentangan dengan konstitus Mesir,” katanya.

Konstitusi sekuler Mesir diperkenalkan oleh Sisi pada awal 2014 setelah kudeta militer.

Dua bulan lalu, diplomat senior Ikhwanul Muslimin, Yusuf Nada kepada Anadolu menyebutkan, Ikhwan siap berbicara dengan As-Sisi.

“Kami siap membuka pembicaraan dengan siapapun. Ini bukan berarti kami menyerah,” kata Nada yang juga termasuk generasi tua Ikhwan.

Jauh sebelum laporan rekonsiliasi baru-baru ini, Sisi telah memberikan indikasi kemungkinan rekonsiliasi.

“Negara ini cukup besar untuk menampung kita semua. Mereka (Ikwhwan) adalah bagian dari Mesir, sehingga rakyat Mesir harus memutuskan peran apa yang bisa mereka mainkan,” kata As-Sisi pada November 2015 silam.

Sementara Fehmi pada tahun lalu juga menekankan aturan penting Ikhwan terhadap perpolitikan Mesir. “Negara jauh lebih penting daripada partai (Ikhwanul Muslimin),” katanya.

Namun dia juga menekankan bahwa kepemimpinan politik negara tidak dapat mengabaikan realitas seluruh negeri bahwa gerakan politik Muslim, sebagai kekuatan sosial terbesar Mesir, “tertanam kuat” dalam hati rakyat.

Di bawah kepemimpinan As-Sisi, rakyat Mesir menderita inflasi tinggi, kenaikan harga pangan dan pengangguran kaum muda yang terus meningkat.

“Semakin jauh ia gagal, semakin kuat pula ia mencoba membangun kesepahaman dengan Ikhwanul Muslimin,” pungkas Zawba. (whc/dakwatuna)

Redaktur: William

Beri Nilai:

Tentang William