Rencananya Acara tersebut akan digelar di ibu kota Bahrain, Al-Manamah pada 24 Juni hingga 04 Juli 2018, dengan disponsori langsung oleh Raja Hamad bin Isa al-Khalifah.
“Para delegasi yang hadir termasuk pejabat tinggi pada bidang warisan budaya dan alam, serta ditambah para ahli di kedua bidang tersebut,” kata Mounir Bouchenaki, Direktur Pusat Regional Arab untuk Warisan Dunia, seperti dilansir dari Aljazeera, Senin (18/06).
Bouchenaki juga mengkonfirmasi kehadiran delegasi dari Israel. “Ini merupakan pertemuan internasional. Setiap negara di PBB punya hak untuk hadir, termasuk Israel.” katanya.
Namun Bouchenaki menyebut Bahrain akan menghindarkan pertemuan dari aroma politis, meskipun Israel hadir.
“Israel melampaui kerja diplomatik pada tahun lalu, dan masuk ke dalam perdebatan kecil dalam pertemuan terkait masalah Al-Quds dan Hebron,” tambah Bouchenaki.
Bouchenaki juga menyinggung soal klaim sepihak Amerika Serikat terkait status kota Al-Quds.
“Keputusan AS adalah keputusan politik yang tak akan merebut karakter global. Mayoritas negara juga menolaknya karena dianggap sebagai masalah terakhir dalam konflik Palestina – Israel,” lanjutnya.
Selain itu, Bouchenaki menyebut keputusan AS tidak mengubah apapun terkait Al-Quds. Menurutnya isu Al-Quds terus hadir dalam pertemuan-pertemuan UNESCO. “Ini berdasarkan Konvensi 1954 tentang perlindungan terhadap properti budaya selama perang,” pungkasnya. (whc/dakwatuna)