“Wina ingin mendiskreditkan komunitas agama,” kata Ibrahim Olgun, Presiden IGGiOe, Ahad (10/06).
Menurutnya, kebijakan semacam itu tidak tepat untuk mengendalikan Islam politik. “Pada akhirnya hanya akan melemahkan struktur dalam komunitas Muslim di Austria,” imbuhnya.
Olgun juga mengkritisi pemerintah karena tidak memberitahukan federasinya terkait langkah tersebut. bahkan keputusan diambil pada Jumat terakhir di bulan Ramadhan.
“Solusi harusnya dicari bersama dari atas meja, bukan secara sepihak di belakang komunitas Muslim,” katanya, seperti dilansir Aljazeera, Senin (11/06).
Dalam konferensi pers pada Jumat (08/06), Kanselir Austria Sebastian Kurz mengatakan, pemerintah menutup masjid Turki. Selain juga mengambil tindakan terhadap Komunitas Agama Arab yang mengelola enam masjid.
Tindakan pemerintah itu didasarkan pada hukum tahun 2015. Di dalamnya diatur larangan pendanaan asing untuk komunitas agama. Masyarakat Muslim juga diminta memiliki pandangan fundamental positif terhadap negara dan masyarakat (Austria).
‘Perang antara Salib dan Bulan Sabit’
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bereaksi keras terhadap langkah Austria tersebut. Menurutnya, itu merupakan tindakan anti-Islam.
Erdogan mengatakan, “Langkah ini diambil oleh perdana menteri Austria, aku khawatir, ia memimpin perang antara salib dan bulan sabit di dunia.”
Sekitar 60 imam dan keluarganya bisa saja terusir. Pemerintah Wina menyebut mereka didanai oleh Ankara, dan itu melanggar larangan pendanaan asing untuk komunitas keagamaan.
Beberapa partai oposisi Austria mendukung secara luas langkah tersebut. “Satu-satunya hal masuk akal yang dilakukan pemerintah,” kata Partai Sosial Demokrat.
Sekitar 360.000 warga keturunan Turki tinggal di Austria. Jumlah itu termasuk 117.000 orang yang memegang kewarganegaraan Turki. (whc/dakwatuna)